SUARAUTAMA,Dogiyai- Untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil kembali menguat menyusul konflik yang terjadi di Dogiyai sejak tanggal 31 Maret hingga awal 2 April 2026. Berbagai pihak mendesak aparat keamanan dan pemerintah segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Kematian Anggota Polisi Picu Penembakan, 5 Warga Dogiyai Tewas
Senator DPD RI Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan bahwa penggunaan senjata oleh aparat negara harus berorientasi pada perlindungan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa Papua Desak Usut Tuntas Kekerasan di Dogiyai
“Stop tembak masyarakat sipil. Senjata itu alat negara untuk melindungi masyarakatnya, bukan untuk menciptakan ketakutan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Yeimo meminta aparat penegak hukum segera menghadirkan dan mengungkap pelaku di balik penembakan warga sipil. Menurutnya, transparansi dan penegakan hukum yang adil sangat penting untuk memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.
Konflik disebut bermula dari ditemukannya seorang anggota polisi, Bripda Juventus Edowai, dalam kondisi meninggal dunia di Kampung Kimupugi pada 31 Maret 2026, yang kemudian memicu ketegangan antara aparat dan masyarakat.
Sejak peristiwa tersebut, sedikitnya lima warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan penembakan. Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian kejadian tersebut.
Yeimo juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah, untuk bersama-sama mengungkap fakta serta menjaga situasi tetap kondusif.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk meredam konflik serta memastikan kasus ini ditangani secara transparan dan berkeadilan, agar tidak terus berulang di masa mendatang.
“Kami minta agar dalang di balik kasus Dogiyai berdarah segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku”.tutupnya.
