SUARA UTAMA- Kurang lebih 3 bulan berjalan di media sosial sedang viral secara terus menerus gubernur Jabar Dedi Mulyadi, akrab dikenal dengan nama Kang Dedi Mulyadi atau KDM. Gebrakan terobosan program-programnya menjawab persoalan-persoalan langsung di masyarakat bawah. persoalan banjir, larangan study tour, wisuda, pemutihan pajak kendaraan bermotor dan terakhir yang menjadi perhatian adalah dimasukannya anak-anak sekolah bermasalah pada camp Pendidikan karakter di barak militer.
Terkait dengan program anak-anak bermasalah di pendidikan karakter militer hampir semua program-program KDM tersebut tidak lepas dari pro dan kontra, ada yang mendukung ada pula sebagian yang mengkritik. Yang mengkritik berasal dari anggota DPR RI, DPRD Jabar, Komnas HAM, mantan anggota KPAI dan beberapa orang tua anak. Kritikannya tidak jauh dari aspek-aspek legalitas yang menjadi dasar aturan kemanusiaan dan kepatutan menurut versi mereka.
Terbaru adalah kritikan dari Verrell Bramasta, anggota DPR RI komisi 10 kritikannya normatif dan masuk pada ranah-ranah psikologis dan spiritual. Kritikan Verrel langsung mendapat tanggapan dari bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (dikenal dengan panggilan Om Zein) sekaligus menantang balik untuk membina anak bermasalah, Om Zein 15 anak, Verrel 15 anak. Dalam hal ini sah-sah saja seorang anggota DPR memberikan kritikan terhadap program pendidikan karakter anak bermasalah di barak militer, sebagai salah satu bentuk fungsi DPR yaitu pengawasan. Terutama sebagai wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat. Terkonfirmasi dalam (Kompas.com 12/5/2025) salah satu yang mengkritik yaitu anggota DPR yang juga pemain film dan sinetron, Verrel Bramasta. Verrel mengaku tidak kontra terhadap kebijakan tersebut. Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein menantang Verrel Bramasta. Om Zein menantang Verrel Bramasta untuk mendidik 15 siswa yang akan dikirim ke barak militer tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun secara faktual disisi lain dukungan mengalir dari masyarakat dalam jumlah besar dan banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya ke barak militer secara sukarela. Bahkan ada juga atas kesadaran anaknya sendiri karena tidak disiplin dalam kesehariannya, termasuk saat bersekolah, untuk mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Di media sosialpun tidak kalah positif dan antusiasnya dukungan warga masyarakat terhadap program barak militer ini.
Tentunya hal ini memunculkan suatu paradok antara DPR dengan rakyat yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah para anggota DPR pengkritik ini benar-benar berdasarkan suara dari rakyat yang nyata, seadanya dan jujur? Atau hanya berdasarkan tulisan-tulisan konsep diatas kertas, teori yang tidak membumi dengan kenyataan dilapangan? Karena berbeda sekali dengan kenyataan masyarakat umum yang mendukung atas program pendidikan karakter barak militer. Salah satunya dapat kita lihat komentar, postingan warga net yang mendukung program pendidikan karakter barak militer di media sosial baik channel KDM maupun channel-channel lainnya menunjukkan trend positif.
Perbedaan ini bagi rakyat kecil menjadi pertanyaan, apakah para anggota DPR ini benar-benar merupakan cerminan suara rakyat yang sesungguhnya? Atau hanya ingin tampil di ruang publik dengan harapan tentunya ingin dikesankan sebagai pembela kepentingan rakyat? Kita bisa menelaah dan menginterpretasikannya.
Sikap seharusnya DPR
Perbedaan pandangan antara DPR dan rakyat mengenai pendidikan karakter di barak militer tentunya merupakan suatu hal yang wajar, ketika DPR menempatkan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa, tugas DPR meliputi : 3 fungsi yaitu legislasi ( penyusunan Undang-undang), Budgeting ( penyusunan anggaran) dan pengawasan terhadap kinerja program pembangunan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan UU. Ketiga fungsi DPR ini berdasarkan UUD 1945 pasal 20A.
Namun hal ini akan menjadi kontraproduktif ketika dalam fungsi yang ke tiga pengawasan, hanya duduk di ruangan melihat informasi dari media sosial dan berkomentar. Idealnya seorang anggota DPR mempunyai massa pemilihnya di dapilnya, harus rajin mengunjungi dapilnya secara langsung melihat dilapangan seperti apa kegiatan pendidikan karakter di barak militer. Gali informasi dari anak-anak peserta dengan objektif.
Apapun hasil dari identifikasi dilapangan bisa dijadikan dasar untuk memberikan pandangan di ruang publik berdasarkan observasi dilapangan. Apabila baik sampaikan apa adanya. Namun apabila sebaliknya tidak baik, tantang pemprov Jabar dengan usulan lain yang tidak kalah kualitasnya. Artinya ada ajang pembuktian sebagai alternatif lain dari pendidikan karakter barak militer versi anggota dewan.
Hal lain adalah DPR harus mampu menjelaskan secara transparan tujuan, dasar hukum dan dampak yang diharapkan dari program tersebut pada publik. Dalam hal ini DPR pun harus siap mempertanggung jawabkan atas kebijakan yang diambil.
Kemampuan membangun komunikasi efektif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas dan menghindari jargon-jargon hukum atau politik yang rumit. Menjelaskan dasar pemikiran dibalik program tersebut secara jelas dan logis.
Komitmen DPR dan Rakyat
Kepentingan umum baik DPR dan rakyat tentunya merupakan prioritas diatas kepentingan pribadi dan golongan. Tujuan akhirnya adalah mengarahkan program pemerintah yang benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat.
Apabila terdapat kebuntuan didalam memandang kegiatan pendidikan karakter anak-anak sekolah di barak militer, tentunya kedua belah pihak perlu berkolaborasi untuk mencari alternatif solusi-solusi inovatif yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat. Hal ini nantinya melibatkan Pemprov Jabar untuk modifikasi program, penambahan safeguard atau alternatif lainnya.
Membangun kepercayaan dan keterbukaan melalui proses dialog adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara DPR sebagai perwakilan rakyat dan rakyat itu sendiri. Kepercayaan adalah fondasi dari suatu pemerintahan yang stabil dan demokratis.
Dengan menerapkan sikap-sikap ini, diharapkan perbedaan pandangan tidak akan menjadi penghalang. Melainkan justru menjadi peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan inklusif bagi rakyat, melalui pemerintahan yang adil, demokratis dan bertanggung jawab.
Penulis : Itam Mustopa
Editor : Agus Budiana
