SUARA UTAMA,Pangkal Pinang — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang mengambil langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok dan mewujudkan predikat Kota Ramah Anak serta Ramah Perempuan. Pemkot Pangkal Pinang tengah mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menyamakan status rokok elektrik (vape) dengan rokok konvensional, serta mempertegas sanksi administratif bagi para pelanggar.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Dessy Ayutrisna, usai mengikuti kegiatan advokasi penguatan implementasi KTR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan perwakilan World Health Organization (WHO) di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkal Pinang, Selasa (17/11/26).
Dalam regulasi mendatang, penggunaan rokok elektrik maupun rokok konvensional akan dilarang secara menyeluruh di tujuh KTR yang telah ditetapkan, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemkot Pangkal Pinang berkomitmen membuat regulasi baru yang mengakomodasi penyamaan vape dengan rokok konvensional. Artinya, di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik rokok maupun vape sama-sama dilarang,” tegas Dessy Ayutrisna.
Lebih lanjut, Dessy menekankan bahwa urgensi penguatan regulasi ini didasari oleh tingginya kerentanan kelompok perempuan dan anak-anak terhadap paparan asap rokok di lingkungan sekitar.
“Pihak yang paling dirugikan dari aktivitas merokok di ruang publik adalah perempuan dan anak-anak. Sejalan dengan visi Pangkal Pinang sebagai kota ramah anak, pengetatan KTR ini merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan nyata dari pemerintah daerah untuk menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat,” ujarnya.
Selain memperluas cakupan larangan pada rokok elektrik, revisi Perda KTR ini juga akan menyoroti aspek pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini dinilai belum maksimal. Jika aturan sebelumnya sanksi belum diatur secara rinci, maka dalam revisi mendatang Pemkot akan memberlakukan sanksi administratif berupa denda. Sanksi ini berlaku tidak hanya bagi individu yang melanggar, tetapi juga menyasar penyelenggara maupun pengelola tempat yang lalai menegakkan aturan KTR di wilayahnya.
Pemkot Pangkal Pinang juga menargetkan pembersihan ruang-ruang publik dari maraknya iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Kesehatan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “imbuhnya.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dipaparkan Kemenkes, angka perokok aktif secara nasional diperkirakan mencapai 70 juta jiwa, dengan proporsi perokok usia muda yang memprihatinkan, yakni 56,5 persen pada kelompok usia 15–19 tahun dan 18 persen pada kelompok usia 10–14 tahun.
Melalui sinergi bersama Kemenkes dan WHO, Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas publik untuk saling menghargai dan mematuhi ketentuan KTR demi menciptakan ruang hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi generasi masa depan, “tegasnya.
Penulis : Rozi
Editor : Aisyah Putri Widodo
Sumber Berita: Redaksi Suara Utama












Komentar
Silakan login untuk berkomentar.