SUARA UTAMA,Merangin – Penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Bantuan yang seharusnya dialokasikan sebanyak 30 kilogram atau tiga karung untuk setiap kepala keluarga (KK), diduga hanya dibagikan satu karung atau 10 kilogram kepada sejumlah penerima.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini di lapangan, masyarakat penerima bantuan disebut-sebut diminta berdiri dan difoto bersama tiga karung beras. Namun, setelah dokumentasi dilakukan, penerima diduga hanya diperbolehkan membawa pulang satu karung, sementara dua karung lainnya ditinggalkan di kantor kelurahan.
Informasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika benar setiap KK telah dialokasikan 30 kilogram, lantas ke mana perginya sisa 20 kilogram yang tidak diterima warga?
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan pesan telepon, Sekretaris Lurah Pasar Rantau Panjang membenarkan adanya persoalan pembagian beras tersebut. Ia mengaku telah menyarankan agar bantuan tidak dipotong, tetapi menurut keterangannya, saran tersebut tidak diikuti oleh pihak lurah dengan alasan hasil musyawarah bersama para ketua RT.
- Wali Kota Saparudin Ingatkan Pentingnya Kualitas SDM dan Etika Digital bagi ASN Pangkalpinang
- Tembus 100,8 Persen! Program Cek Kesehatan Gratis di Pangkalpinang Sukses Besar, Tapi Pemkot Soroti Deretan Tantangan Ini
- Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!
“Saya sudah menyarankan jangan dipotong, tapi Lurah tidak mau. Alasannya atas musyawarah dengan RT-RT,” ungkap Sekretaris Lurah.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat difoto bersama tiga karung beras, tetapi yang dibawa pulang hanya satu karung. Bahkan, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan sisa beras setelah bantuan keluar dari Bulog karena tidak lagi memantau proses tersebut.
Ketika ditanya apakah ada pegawai kelurahan yang membawa beras tersebut, Sekretaris Lurah membenarkan dan menyebut nama Intan. Keterangan ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai jumlah, tujuan, serta dasar pengeluaran beras tersebut.
Selain persoalan jumlah bantuan, Sekretaris Lurah juga menyinggung dugaan ketidaksesuaian data penerima. Menurut keterangannya, terdapat warga yang dinilai seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, sementara warga yang dinilai tidak seharusnya menerima justru memperoleh bantuan.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi resmi Badan Pangan Nasional, program bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 merupakan bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah yang penyalurannya ditugaskan kepada Perum Bulog. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 10 kilogram per bulan, sehingga total alokasi selama tiga bulan mencapai 30 kilogram.
Pemerintah Kabupaten Merangin melalui informasi resminya pada 9 September 2026 juga menyampaikan alokasi bantuan sebanyak 1.174 ton untuk 39.152 keluarga penerima manfaat, dengan masing-masing memperoleh 30 kilogram.
- Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
- Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
- Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
Dengan demikian, persoalan di Kelurahan Pasar Rantau Panjang perlu segera diperiksa untuk memastikan apakah jumlah bantuan yang diterima masyarakat telah sesuai dengan alokasi dan ketentuan program. Musyawarah internal maupun kesepakatan antarperangkat wilayah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak penerima tanpa dasar aturan yang sah.
Mencuatnya persoalan ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Merangin, Inspektorat, Dinas Sosial, Perum Bulog, serta aparat penegak hukum. Mereka diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan dengan menemui masyarakat penerima bantuan.
Inspektorat Kabupaten Merangin perlu melakukan audit terhadap jumlah beras yang masuk ke kelurahan, jumlah yang disalurkan, sisa stok, dokumen serah terima, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusiannya. Sementara itu, aparat penegak hukum diminta menelusuri dugaan ketidaksesuaian tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Plt Lurah Pasar Rantau Panjang, Rhino Bayu juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembagian bantuan, keberadaan sisa beras, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Media ini menegaskan bahwa pemberitaan tersebut bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya tindak pidana oleh pihak tertentu. Namun, keterangan Sekretaris Lurah dan informasi masyarakat merupakan persoalan serius yang patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara transparan dan objektif.
Media ini juga mendesak agar audit tidak hanya dilakukan terhadap bantuan beras, tetapi turut mencakup berbagai program bantuan pemerintah lainnya di Kabupaten Merangin, khususnya di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, guna memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima sesuai ketentuan.
Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya pengawasan. Aparat penegak hukum jangan hanya menunggu persoalan membesar atau laporan masuk. Jika ada dugaan hak masyarakat dikurangi, turun dan periksa fakta di lapangan.
Sebab, bantuan pemerintah bukan milik pejabat ataupun perangkat wilayah. Itu adalah hak masyarakat penerima manfaat. Jangan sampai tiga karung hanya menjadi dokumentasi saat difoto, sementara warga pulang hanya membawa satu karung.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Plt Lurah Pasar Rantau Panjang, pihak Kecamatan Tabir, Dinas Sosial Kabupaten Merangin, Perum Bulog, maupun pihak lain yang berkaitan dengan penyaluran bantuan tersebut.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama












Komentar
Silakan login untuk berkomentar.