SUARA UTAMA, JAYAPURA – Perwakilan masyarakat, tokoh intelektual, dan ikatan pelajar mahasiswa asal Ketengban, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan,Jumat (25/11/2022), melaksanakan aksi pemalangan kantor penghubung KPU setempat di Kota Jayapura. Aksi tersebut akibat belum adanya respons dari aspirasi yang mereka sampaikan beberapa bulan lalu saat aksi demo di Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, yang mempertanyakan berkurangnya Daftar Pemilih Tetap atau DPT di wilayah Ketengban.
Penanggungjawab aksi oleh, Pein Lepi saat berkunjung ke Wartawan suara utama.id, Jumat (25/11/2022), menuntut pemerintah daerah bahwa segera mengembalikan data DPT yang dipangkas tanpa sepengetahuan masyarakat di Ketengban, khususnya di daerah pemilihan tiga.
“Kami mewakili tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh gereja, intelektual dan masyarakat menuntut kepada pemerintah daerah untuk segera kembalikan data pemilih tetap penduduk yang dipangkas tanpa pontensi sepengetahuan, lebih khususnya masyarakat Ketengban dan Pegunungan Bintang umumnya,” Kata Pein Lepi.
Ia mencurigai pemangkasan jumlah pemilih ini dilakukan oknum-oknum tertentu yang bermain, maka pemerintah daerah, KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang harus segera menyelesaikan persoalan masalah tersebut ini.
“Kami tidak ingin ke depannya terutama di 2024 nanti ada masalah, sehingga kami minta itikad baik dari pemerintah untuk merespons terkait jumlah populasi penduduk yang dipangkas itu, dan bupati pun juga telah berjanji untuk menyelesaikannya,” Katanya.
Salah seorang tokoh intelektual Ketengban, Panuel Salawala menyebut pada 2019 DPT di seluruh Pegunungan Bintang sebanyak 140 ribu lebih, dan di dapil tiga sebanyak 39 ribu lebih namun sekarang turun menjadi 30 ribuan.
“Sampai hari ini data pemilih Pegunungan Bintang ada tiga daerah pemilihan, terutama di dapil tiga terdapat 10 distrik, namun ada tiga distrik terjadi penambahan DPT secara signifikan. Sedangkan tujuh distrik ada penurunan DPT yang signifikan sehingga kami mempertanyakannya,” Kata Panuel Salawala.
Padahal, kata dia, di Ketengban hingga kini tidak terjadi musibah maupun daerah konflik yang menyebabkan adanya pengurangan data pemilih, berbeda dengan daerah Kiwirok yang merupakan wilayah konflik, justru terjadi kenaikan DPT dari dua ribu sekian menjadi empat ribu sekian.
“Padahal banyak warganya yang mengungsi, tetapi justru naik. KPU dan Dukcapil harus bekerja sesuai tugas mereka, apalagi KPU harus bekerja independen. Pemutakhiran data harus benar-benar terjadi, bukan asal-asalan,” Katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda Suku Ketengban, Willy Soll Willy menyebut jika hal ini tidak direspons oleh pemerintah daerah, maka masyarakat akan kembali menduduki kantor pemerintah daerah dan KPU dengan massa yang lebih banyak.
“Kami sampaikan ini bukan atas unsur poltik tetapi untuk kepentingan masyarakat, sehingga apabilah tidak direspons baik maka akan turun mobilisasi massa lebih besar lagi,” Katanya. (*)
