SUARA UTAMA. Sungai Penuh.Ketua Umum LSM Respect, Doni Antonius, mengecam keras adanya dugaan pungutan uang komite untuk pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah sekolah di Provinsi Jambi.
Menurutnya, praktik tersebut memberatkan orang tua murid dan bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya gratis dan inklusif.
“Kami menerima banyak laporan dari wali murid yang mengeluhkan adanya pungutan uang komite untuk membeli LKS. Ini jelas merugikan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu,” ujar Doni Antonius dalam pernyataannya, Kamis (14/2/2025).
Doni Antonius menegaskan bahwa pungutan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pungli (pungutan liar) jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia mendesak pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten ,Kota dan Provinsi Jambi, untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan praktik ini.
“Pendidikan dasar dan menengah sudah semestinya bebas biaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada sekolah yang masih mewajibkan pembelian LKS melalui pungutan komite, ini perlu ditindak,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua murid, untuk berani melapor jika menemukan kasus serupa di sekolah-sekolah anak mereka.
“Jangan takut untuk bersuara. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan tidak boleh ada yang dipersulit karena alasan biaya,” tegasnya.
Selain itu Antonius berharap ada tindakan nyata dari dinas terkait, bukan hanya sekadar himbauan. Harus ada sanksi yang jelas bagi sekolah yang melanggar aturan ini.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi praktik pungutan yang memberatkan orang tua siswa.
Ia juga menegaskan jika hal tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan melayangkan surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
Dengan adanya sorotan dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini segera mendapatkan penyelesaian yang adil bagi para siswa dan orang tua murid yang terdampak.
Penulis : Zakaria
