Kejari Bengkayang Musnahkan BB 28 Perkara Tindak Pidana diantaranya Kasus Cabul dan Narkotika

- Penulis

Rabu, 3 Juli 2024 - 13:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

suarautama.id,Bengkayang- Kasus Cabul atau kekerasan terhadap anak dan perempuan serta Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bengkayang mendapat sorotan tajam dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Arifin Arsyad.

Hal tersebut ditegaskannya pada acara Pemusnahan Barang Bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang Rabu (3/7/2024).

Keprihatinan karena meningkatnya kasus cabul dan Narkotika yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) disampaikan di hadapan Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho, Kepala BNNK Bengkayang Wahyu Kurniawan, perwakilan Pengadilan Negeri Bengkayang, Perwakilan Dinas Kesehatan, para Kepala Seksi Jaksa dan pegawai kejaksaan negeri Bengkayang serta media yang hadir.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Kejari Bengkayang Musnahkan BB 28 Perkara Tindak Pidana diantaranya Kasus Cabul dan Narkotika Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Arifin Arsyad menyatakan,” Kita sangat prihatin kasus cabul meningkat, selain itu kasus penyalahgunaan narkotika juga terus meningkat.

Pada hari ini Kejaksaan Negeri Bengkayang melaksakan kegiatan pemusnahan barang bukti terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 270 KUHAP menyebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 46 KUHAP serta merupakan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kejaksaan yang tertera dalam pasal 30 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diperbaharui dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan republik Indonesia.

Adapun dalam acara hari ini akan dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024 yang terdiri dari 28 perkara pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Arifin Arsyad menyebutkan , Jumlah perkara yang dimusnahkan barang buktinya total 28 perkara pidana umum yaitu kasus narkotika 11 perkara dengan total 17,3 gram metafetamin, penganiayaan satu perkara, pencabulan 5 perkara pencurian 7 perkara bahan bakar minyak 2 perkara dan judi 2 perkara jadi total ada 28 perkara tegas Arifin Arsyad

BACA JUGA :  Sambangi Asesor LSP Pers Indonesia BNSP, Pimred: Mas Andre H berharap besar kemajuan Suara Utama

Dalam ketentuan ini artinya semua perkara yang sudah inkrah atau yang sudah berkekuatan hukum tetap itu eksekutornya adalah jaksa, jadi ini harus dibedakan kalau sidang di pengadilan itu masih jaksa penuntut umum kalau jaksa penuntut umum itu hanya melaksanakan penetapan hakim,’ jelasnya.

Ya, misalnya terdakwanya ditahan atau terdakwanya di keluarkan dari tahanan nah, itu penetapan namanya tapi ini sudah berkekuatan hukum tetap eksekutornya adalah Jaksa, yang kedua kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang bisa saja dilakukan oleh oknum karena ini barang bukti banyak ada narkotika dan obat terlarang lainnya.

Arifin Arsyad kembali memaparkan,’ kalau yang barang-barang bukti yang lainnya seperti barang bukti kasus cabul juga dimusnahkan.

Terkait kasus cabul yang menonjol di Kabupaten Bengkayang ini menjadi perbincangan dan mencermati fenomena akhir-akhir ini di Kabupaten Bengkayang kasus cabul terutama yang menjadi korban adalah anak-anak sangat miris, makanya nanti meningkatkan kasus cabul ini kami coba selaku APH mengkaji dan terus mencarikan solusinya dan ini menjadi perhatian buat kita semua dalam penanganannya,” paparnya.

Arifin Arsyad kembali menegaskan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Kejaksaan Negeri Bengkayang, maka ia berkomitmen apapun kegiatan yang bisa kita publikasikan kita akan publikasikan terima kasih juga kepada teman-teman media yang telah hadir selalu kontrol sosial. Memang kehadiran kita dan antara pemerintah dengan unsur media saling bersinergi dalam rangka untuk memberitakan kinerja pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan juga sebagai bentuk kontrol sosial dari media terhadap pemerintah khususnya terhadap aparat penegak hukum,” tutupnya (R)

Berita Terkait

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Krisis Penegakan Hukum di Indonesia
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi
Berita ini 124 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:21 WIB

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:53 WIB

Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:30 WIB

Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik

Berita Terbaru

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB