Hutan Papua Bukan Milik Negara Tapi Masyarakat Adat

- Publisher

Kamis, 10 Oktober 2024 - 06:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTAMA,Dogiyai- Tokoh pemudah Papua Tengah Musa Boma dengan tegas menyatakan bahwa hutan Papua Bukan hutan milik Negara, akan tetapi, hutan Milik masayarakat Adat Papua dimana masyarakat mencari nafkah sehari- hari.

Hal ini ditegaskan oleh tokoh mudah masyarakat Papua Tengah dalan realese beritanya yang dikirim ke media Suarautama.Id melalui WhatsApp pribadinya, pada kamis 10/10/2024 siang.

Menurutnya, ada tiga struktur yang tidak bisa rubah oleh siapa pun yakni Agama, Adat dan Pemerintah.Dalam penjelasannya Agama, Adat dan pemerintah itu, yang lebih dahulu ada adalah Agama setelah itu Adat dan terakhir adalah lahirnya sebuah Negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aktifitas perusahaan yang diduga ilegal dilingkungan hutan adat Papua Tengah.

Musa Boma menambahkan, sebelum Negara ada, keberadaan Adat sudah hadir secara hakiki ditengah masyarakat sejak dahulu kala, dimana adat itu juga melindungi masyarakat itu sendiri maupun wilayah atau hutan yang diklaim sebagai ruang lingkup adat itu sendiri.

BACA JUGA :  Polda Sulsel Gelar Bakti Sosial di Pulau Lanjukang, Perkuat Kepedulian dan Sinergi Menyambut Hari Bhayangkara ke-80

“Saya bisa menjamin dengan fakta yang ada, bahwa disetiap suku di Indonesia ini ada wilayah hutannya, dimana masyarakat setempat bisa menggantungkan hidupnya dihutan tersebut, seperti mencari binatang buruan, mencari kayu untuk rumah maupun bentuk makanan berupa sayur sayuran untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri”. Jelasnya.

Sebagai Tokoh pemuda Papua Tengah, Musa menyampaikan kepada Negara supaya jangan klaim hutan adat itu menjadi hutan negara dengan dalil hukum berdasarkan Undang Undang pasal 33 dengan esensinya kata “bumi”, dan air dikuasai oleh negara. Jika pun hal itu ada perlu diingat bahwa semua potensi alam itu, pada prinsipnya “untuk kemakmuran rakyat” dan bukan sekelompok orang tertentu

Sementara pada fakta lapangan, menurut Musa, Tanah adat di Papua Tengah di ambil alih oleh pihak perusahaan, baik perusahaan berskala Nasional dan Internasional seperti Perusahaan PT. Freeport dan perusahaan kelapa sawit dan tanpa memperdulikan kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 yang dimaksud oleh pemerintah.
“Dalam pasal 33 di atas, jelas disebut kemakmuran rakyat, akan tetapi pada faktanya malah rakyat setempat dibiarkan menderita dan sengsara dan tidak rekrut sebagai karyawan diperusahaan perusahaan yang ada, jika disebut tidak memiliki skill, kenapa tidak dididik dan dibuatkan BLK ?”, sesal Musa

BACA JUGA :  Pidato Sakral Marc Klok Bakar Mental Juara Persib : Godog Cemoohan PSM Jadi Energi Menuju Hat-Trick Sejarah Liga Indonesia!

Musa Boma Tokoh Pemuda Papua Tengah dan menyandang Ketua Tim peduli Alam dan Manusia, merasa prihatin dan iba melihat keadaan hutan adat yang sudah dicabik cabik oleh oknum tak bertanggung jawab serta keadaan masyarakat setempat yang terancam mencari nafkah sehari hari.

“Saya ingatkan kepada perusahaan perusahaan yang ada, yaitu Perusahaan kayu, Perusahaan kelapa Sawit, dan perusahaan Tambang Emas jangan kasih hancur tanah Adat Papua Tenah dengan mengatasnamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih khusus dataran Pantai selatan Kabupaten Dogiyai Distrik Sukikai Selatan, karena bisa menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan makhluk hidup yang lebih parah”. Tegas Musa

BACA JUGA :  Lahan 80 Hektare Raib Tanpa Hasil, Ahli Waris Gandeng DPD LSM BAKIN Jambi Laporkan Kasus ke Mabes Polri

Musa berpendapat, masyarakat Adat Papua Tengah bisa hidup tanpa perusahaan kayu dan perusahaan ilegal emas seperti hadirnya Perusahaan PT Zommalion Heavin Industri di Wakiya kali Ibou. Kemudian bahwa segala suku Bangsa dan makhluk hidup lainnya berhak menerima dan mendapatkan oksigen Alami yang segar dari hamparan hutan Adat Papua, hutan Kalimantan dan hutan adat lainnya yang ada di Indonesia.

Hutan adalah paru paru dunia, jika dikorbankan atas nama Negara dan atau demi negara, niscaya bahwa inilah cikal bakal negara itu akan hancur dan akan dikuasai oleh negara negara lain. Sejatinya negara harus hadir ditengah kegelisahan rakyat nya yang menderita.

Sumber: Musa Boma.

Berita Terkait

Warkop Anggota DPR RI di Pettarani Tak Aman, Helm Wartawan Hilang Digondol Maling
Polda Sulsel Gelar Ziarah Rombongan, Teguhkan Semangat Pengabdian di Hari Bhayangkara Ke-80
HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal
Posbankum Jadi Jembatan Keadilan, Bapelkum dan BNN Ajak Warga Lawan Narkoba
Aliansi Lingkungan Soroti Rencana PT Conch di Barru
Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)
Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh
Lapas Kelas IIB Bangko dan BPS Merangin Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Berita ini 248 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 15:11 WIB

Warkop Anggota DPR RI di Pettarani Tak Aman, Helm Wartawan Hilang Digondol Maling

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:41 WIB

Polda Sulsel Gelar Ziarah Rombongan, Teguhkan Semangat Pengabdian di Hari Bhayangkara Ke-80

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:17 WIB

HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal

Rabu, 24 Juni 2026 - 03:03 WIB

Posbankum Jadi Jembatan Keadilan, Bapelkum dan BNN Ajak Warga Lawan Narkoba

Selasa, 23 Juni 2026 - 18:45 WIB

Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)

Berita Terbaru