HIMAPPA Purwokerto Tolak Proyek dan perusahan Apapun di Tanah Papua

- Writer

Sabtu, 14 Juni 2025 - 02:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Usai pernyataannya

Usai pernyataannya

Purwokerto, Suara Utama– Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Afirmasi  Non Afirmasi Papua (HIMAPPA) di Purwokerto menyatakan penolakan tegas terhadap berbagai proyek industri ekstraktif dan ekspansi perkebunan di tanah Papua, yang dinilai merusak lingkungan, mengancam hak-hak masyarakat adat, dan memicu konflik sosial.

 

Usai pernyataannya
Usai pernyataannya

Dalam pernyataan sikap yang dirilis Jumat, 13 Mei 2025, HIMAPPA menyoroti tiga isu utama: tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, tambang nikel di Papua Barat, dan ekspansi perkebunan sawit di Merauke.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 HIMAPPA Purwokerto Tolak Proyek dan perusahan Apapun di Tanah Papua Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelantikan Pengurus DPD MUKI Lumajang 2024-2029 Berjalan Sukses, Pdt. Jetty Kukar Resmi Menjabat Ketua

Blok Wabu Picu Krisis Kemanusiaan

 

Blok Wabu, konsesi tambang emas di wilayah Intan Jaya, dituding dibuka tanpa persetujuan masyarakat adat suku Moni. Keberadaan proyek ini dinilai menyebabkan konflik bersenjata, pengungsian massal, dan pelanggaran hak asasi manusia. HIMAPPA juga menyoroti keterlibatan militer dalam proyek ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Seakan Kita Tidak memiliki Sejarah Dan Budaya”

Nikel Ancam Laut dan Kehidupan Nelayan

 

Di Papua Barat, investasi tambang nikel di wilayah pesisir seperti Raja Ampat dan Fakfak dikecam karena mengancam kawasan konservasi laut adat serta mata pencaharian masyarakat nelayan. HIMAPPA mengingatkan bahwa kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang tidak bisa tergantikan jika rusak.

Ipmanapandode Joglo Gelar Turnamen Voli di Jogja Expo Center

Ekspansi perkebunan sawit di MeIarauke disebut telah menghilangkan hutan sagu sumber pangan utama masyarakat adat Marind dan merusak tatanan sosial serta budaya lokal yang telah diwariskan turun temurun.

Dosen asal Papua di jawa Memberikan Pelatihan Menulis Kepada IPMANAPANDODE Semarang-Salatiga

Tuntutan HIMAPPA

BACA JUGA :  Implementasi Kurikulum Merdeka Di Pendidikan Indonesia

 

Dalam pernyataan tersebut, HIMAPPA menyampaikan sejumlah tuntutan:

Pertama, Penghentian total terhadap proyek pertambangan dan perkebunan besar yang merampas tanah adat.

Ipmanapandode Bandung? Telah terbentuk Panitia Ipmanapandode se-Jawa dan bali

Kedua, Penghentian keterlibatan militer dalam proyek tambang.

 

Ketiga, Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Papua secara menyeluruh.

IPMANAPANDODE JOG-LO Merayakan Acara Syukuran Wisuda

Keempat, Pendekatan pembangunan Papua yang adil, ekologis, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat Papua sendiri.

Bersama Ratusan Mahasiswa Universitas Lampung, Jurnalis Suara Utama Mas Andre Hariyanto Sharing Sejuta Pengalaman Jurnalistik

“Papua bukan tanah kosong. Papua bukan zona industri. Papua adalah rumah kami,” tegas HIMAPPA dalam penutup pernyataannya. ()

 

Penulis : Jh

Sumber Berita : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-gUhPqlKSCaINYBkVP-KKU-BTQNYUmBrdx1qrd6uo0umd-osoGgBSy7O_FAX5SgK_xQOV0jIVDtZbeD_WQ6a-XXkyUmG8roopCgXZXEBUOAA9aNIKwHAifo0uln7Ezsr-Kc0wN1MFbyeg6BBQ8iGxM17zlW11fIQTtNcwArOGVAnedMxrGz-lmbJ8ZXe9/s1600/1000126365.jpg

Berita Terkait

Pekerjaan Drainase Ratusan Juta di Tabir Disorot, Diduga Tak Tuntas dan Tak Sesuai RAB
Bantuan Perahu Penyeberangan Desa Sialang-Suak labu Senilai 80 Juta Disorot Warga
Kasus Lama Disorot Kembali, Excavator Diduga Milik Kades Sekancing Sapri Muncul di Lokasi PETI
Proyek Kelurahan di Tabir Amburadul, Monev Bongkar Pekerjaan Asal Jadi Sejumlah Pemborong
Diduga Tidak Ada Empati, Prank Ulang Tahun Di Gedung DPRD kab. Probolinggo Saat Masyarakat Terkena Musibah 
Israel Menghancurkan Markas UNRWA
Regional UNESCO Jakarta Bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Adakan Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Data dan Pendidikan
Bahlil : Menteri yang Amankan Kedaulatan Rakyat
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Januari 2026 - 08:22 WIB

Pekerjaan Drainase Ratusan Juta di Tabir Disorot, Diduga Tak Tuntas dan Tak Sesuai RAB

Kamis, 22 Januari 2026 - 08:17 WIB

Bantuan Perahu Penyeberangan Desa Sialang-Suak labu Senilai 80 Juta Disorot Warga

Kamis, 22 Januari 2026 - 07:17 WIB

Kasus Lama Disorot Kembali, Excavator Diduga Milik Kades Sekancing Sapri Muncul di Lokasi PETI

Rabu, 21 Januari 2026 - 20:11 WIB

Proyek Kelurahan di Tabir Amburadul, Monev Bongkar Pekerjaan Asal Jadi Sejumlah Pemborong

Rabu, 21 Januari 2026 - 19:46 WIB

Diduga Tidak Ada Empati, Prank Ulang Tahun Di Gedung DPRD kab. Probolinggo Saat Masyarakat Terkena Musibah 

Rabu, 21 Januari 2026 - 07:11 WIB

Regional UNESCO Jakarta Bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Adakan Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Data dan Pendidikan

Rabu, 21 Januari 2026 - 06:27 WIB

Bahlil : Menteri yang Amankan Kedaulatan Rakyat

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:38 WIB

Indonesia, Negara Hukum di Persimpangan Jalan

Berita Terbaru