SUARA UTAMA, PANGKALPINANG – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menghadiri acara Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, Rabu (1/4/2026). Kegiatan yang berpusat di Smart Room Center (SRC) Gedung Wali Kota ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, serta jajaran Kepala Bagian di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Rapat yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan pusat terhadap daerah, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, Dessy Ayutrisna menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kemendagri sebagai wadah penyampaian aspirasi daerah. Mengingat masa kerja pemerintahan saat ini baru berjalan sekitar lima bulan, Dessy mengusulkan adanya pelatihan khusus bagi pimpinan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berencana mengadakan pelatihan atau diklat bagi pimpinan daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baru berjalan ini,” ujar Dessy.
Terkait urusan fiskal, Dessy menyinggung soal Transfer ke Daerah (TKD) dan mencatat bahwa struktur belanja pegawai di Pangkalpinang masih relatif serupa dengan daerah lain di Indonesia.
Namun, ia memberikan catatan kritis terkait usulan status Kepulauan Bangka Belitung kepada Badan Informasi Geospasial yang telah diajukan sejak tahun 2024. Hingga saat ini, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah pusat.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah rencana Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengusulkan pengelolaan kawasan industri oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Harapannya, apa yang kita usulkan dapat segera direspons oleh pemerintah pusat, sehingga keberlanjutan pembangunan di Kota Pangkalpinang bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Penulis : Rozi
Editor : Aisyah Putri Widodo
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
