Gejolak Awal Tahun di Pandeglang Menggambarkan Krisis Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Writer

Kamis, 16 Januari 2025 - 11:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Pandeglang, 16 Januari 2025 – Mengawali tahun dengan rentetan polemik terkait pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Pandeglang kembali disorot sebagai potret buruk tata kelola pemerintahan yang jauh dari prinsip good governance. Hal ini ditandai dengan keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, gejolak di kalangan ASN yang menuntut pencairan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi PPPK, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2024, hingga gaji Januari 2025.

 

Tidak berhenti di situ, persoalan semakin kompleks dengan tuntutan para honorer yang meminta kepastian untuk diangkat menjadi PPPK atau ASN. Menurut Iding Gunadi Turtusi, seorang intelektual publik asal Banten, fenomena ini tidak semata-mata menunjukkan kelalaian administratif, tetapi juga krisis struktural dalam tata kelola birokrasi.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Gejolak Awal Tahun di Pandeglang Menggambarkan Krisis Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu adalah indikator jelas dari kegagalan manajemen fiskal yang kronis. Kompleksitas ini semakin diperparah oleh beban janji politik yang tidak sebanding dengan kapasitas pemerintahan daerah untuk merealisasikannya. Janji tanpa didukung oleh kinerja yang memadai hanya akan menumpuk frustrasi publik, baik di kalangan ASN, honorer, maupun masyarakat umum,” ujar Iding.

 

Ia menambahkan bahwa janji politik yang tidak terwujud tersebut menjadi beban yang semakin berat, sehingga menciptakan tumpukan masalah yang saling berkelindan. “Ketika janji-janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, PPPK, dan honorer tidak direalisasikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang terjadi adalah akumulasi kekecewaan yang sulit diredam. Ini menciptakan dinamika sosial yang rapuh dan memperbesar jurang ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.

BACA JUGA :  Aceh Besar Bersama Sam Foundation, Kak Sam Academy dan Sapetendik Indonesia Adakan Pendalaman Materi Paedagogik, Profesional Serta Persiapan Pre Test PPG serta UKIN Tahun 2023

 

Situasi ini, lanjut Iding, juga diperparah oleh buruknya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. “Kondisi jalan yang rusak, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim, hingga keterbatasan layanan administratif adalah potret nyata dari absennya visi pembangunan yang terintegrasi. Padahal, elemen-elemen tersebut adalah fondasi dasar dari negara kesejahteraan,” katanya.

 

Dalam analisis Iding, kondisi ini juga mencerminkan absennya akuntabilitas publik yang seharusnya menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Birokrasi yang gagal mengelola anggaran tidak hanya menunjukkan inefisiensi, tetapi juga mengingkari mandat sosialnya. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya memikirkan bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi juga bagaimana merancang kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan publik secara berkelanjutan,” tambahnya.

 

Ia juga menyoroti bahwa situasi ini berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. “Ketika tata kelola pemerintahan tidak mampu mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, yang terjadi adalah pengikisan legitimasi politik. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas politik daerah.”

 

Iding menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan reformasi struktural. “Yang dibutuhkan Pandeglang saat ini bukan hanya solusi parsial, tetapi restrukturisasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan. Jika tidak segera diatasi, gejolak ini hanya akan menjadi awal dari krisis yang lebih besar,” tutupnya.

Sumber Berita : Pandeglang

Berita Terkait

Peringati Hari Pers Nasional, Suara Utama Serukan Jurnalis Anti Hoax
Kepala Desa Batu Bulan Dukung Program Ketahanan Pangan
Acara Peluncuran Buku Alkitab Dalam Bahasa Ngalik Di Yahukimo, Membuat Bagi Umat Suku Ngalik Terharu
Pelantikan Kepala Daerah Di Pastikan Serentak Pada 20 Febuari 2025
Peluncuran Alkitab Bahasa Ngalik di Dekai: Langkah Baru dalam Penyebaran Firman Allah
Pejabat Bupati Subang Buka Workshop Keprotokolan, Protokol Merupakan Pengantar Wajah Pemerintah Kabupaten Subang
Sosialisasi Pendidikan Tinggi di Takalar & Jeneponto: Siswa Diberi Info Seleksi Kampus
Peresmian dan Tasyakuran Paguyuban Seni Karawitan Madya Laras yang Mendapat Hibah Gamelan dari Dinas Kebudayaan Propinsi DIY
Berita ini 224 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Februari 2025 - 12:02 WIB

Peringati Hari Pers Nasional, Suara Utama Serukan Jurnalis Anti Hoax

Minggu, 9 Februari 2025 - 06:02 WIB

Kepala Desa Batu Bulan Dukung Program Ketahanan Pangan

Sabtu, 8 Februari 2025 - 16:09 WIB

Acara Peluncuran Buku Alkitab Dalam Bahasa Ngalik Di Yahukimo, Membuat Bagi Umat Suku Ngalik Terharu

Sabtu, 8 Februari 2025 - 13:43 WIB

Pelantikan Kepala Daerah Di Pastikan Serentak Pada 20 Febuari 2025

Jumat, 7 Februari 2025 - 21:45 WIB

Pejabat Bupati Subang Buka Workshop Keprotokolan, Protokol Merupakan Pengantar Wajah Pemerintah Kabupaten Subang

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:52 WIB

Sosialisasi Pendidikan Tinggi di Takalar & Jeneponto: Siswa Diberi Info Seleksi Kampus

Jumat, 7 Februari 2025 - 12:35 WIB

Peresmian dan Tasyakuran Paguyuban Seni Karawitan Madya Laras yang Mendapat Hibah Gamelan dari Dinas Kebudayaan Propinsi DIY

Kamis, 6 Februari 2025 - 23:05 WIB

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Audiensi dengan DPD LSM LIRA Lumajang Bahas Program Pupuk Subsidi

Berita Terbaru

Foto: Kepala Desa Batu Bulan Dukung Program Ketahanan Pangan

Berita Utama

Kepala Desa Batu Bulan Dukung Program Ketahanan Pangan

Minggu, 9 Feb 2025 - 06:02 WIB

Berita Utama

Pelantikan Kepala Daerah Di Pastikan Serentak Pada 20 Febuari 2025

Sabtu, 8 Feb 2025 - 13:43 WIB