SUARA UTAMA.ID, Lumajang – Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kabupaten Lumajang menyoroti praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh sejumlah bank di wilayahnya. Temuan di lapangan menunjukkan adanya permintaan agunan kepada peminjam, meski pinjaman masih dalam batas nominal yang seharusnya tidak memerlukan jaminan.
Wakil Bupati DPD LIRA Lumajang, Dendik Zeldianto, menyebutkan bahwa pihaknya menerima sejumlah aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan beberapa bank penyalur KUR. Bahkan, menurutnya, ada nasabah yang terancam kehilangan aset karena agunannya disita pihak bank.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih ada bank yang meminta jaminan seperti akta tanah, BPKB kendaraan, atau sertifikat hak milik, padahal nilai pinjamannya di bawah Rp100 juta,” ujar Dendik kepada wartawan, Senin (6/5).
Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, pinjaman KUR dengan nilai Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan.
DPD LIRA Lumajang, lanjut Dendik Extrim (nama panggilan), akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedukasi masyarakat terkait hak-hak mereka dalam pengajuan KUR. Ia juga menegaskan, pihaknya siap melaporkan bank yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran KUR kepada instansi terkait.
“Kami ingin program pemerintah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil dan menengah, sesuai tujuannya untuk mendukung pelaku UMKM,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dendik juga mengajak seluruh bank penyalur KUR untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam memajukan perekonomian daerah melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dendik menambahkan, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp140 triliun pada paruh pertama tahun 2025, dan total penyaluran sepanjang tahun dipatok mencapai Rp300 triliun. Target ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni KUR reguler, KUR untuk alat dan mesin pertanian, serta KUR untuk industri padat karya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah. Subsidi ini diharapkan mampu memberikan keringanan bunga serta memperluas akses permodalan usaha yang lebih inklusif dan terjangkau.
“Perbankan memiliki peran strategis dalam keberhasilan program KUR. Kami berharap bank-bank penyalur dapat patuh terhadap regulasi, sekaligus menjadi mitra yang konstruktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPD LIRA mengimbau masyarakat agar aktif mencari informasi yang benar seputar pengajuan KUR dan segera melapor apabila menemui penyimpangan dalam proses penyaluran.
Sebagai informasi, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan skema bunga subsidi dan tanpa agunan atau jaminan tambahan untuk pinjaman tertentu. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan lembaga penyalur dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
Penulis : Hadi
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
