SUARA UTAMA, Merangin – Maraknya praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merangin seakan menjadi rahasia umum. Di balik antrean panjang masyarakat di SPBU, ada cukong-cukong yang justru dengan leluasa menimbun dan menguasai pasokan. Lebih ironis lagi, banyak informasi di lapangan menyebut, kegiatan haram ini diduga kuat mendapat “bekingan” dari oknum aparat.
BBM yang ditimbun sebagian besar bukan hanya berasal dari wilayah Merangin sendiri. Pasokan justru banyak datang dari luar daerah, salah satunya dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari sana, solar dan bensin masuk ke Merangin untuk memenuhi kebutuhan para penambang emas ilegal (PETI) yang masih marak di berbagai kecamatan.
Artinya, persoalan ini bukan hanya soal ekonomi gelap, melainkan juga terkait aktivitas pertambangan ilegal yang telah lama menjadi penyakit sosial, merusak lingkungan, serta merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan migas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara para cukong menikmati untung berlipat, masyarakat kecil justru menjadi korban. Sulitnya mendapatkan BBM di SPBU, harga eceran yang melambung, hingga dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI adalah deretan masalah yang ditanggung rakyat.
BBM subsidi yang sejatinya untuk rakyat malah disedot oleh para penambang emas ilegal. Pertanyaannya, keadilan macam apa yang sedang berlangsung?
Di sinilah pertanyaan besar muncul: ke mana aparat penegak hukum (APH)?
Apakah benar mereka tidak tahu adanya suplai besar-besaran BBM dari Musi Banyuasin ke Merangin? Apakah mereka tidak mencium pergerakan mobil tangki atau truk bermuatan? Ataukah ini justru permainan yang sengaja dibiarkan karena ada kepentingan oknum di dalamnya?
Diamnya aparat menimbulkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Para penambang rakyat kecil sering ditangkap, tetapi cukong besar yang mengendalikan suplai BBM dan aktivitas tambang justru kebal hukum.
Merangin tidak boleh terus-terusan dijadikan “surga” bagi cukong BBM dan penambangan emas ilegal. Aparat harus berani membuktikan keberpihakan mereka kepada rakyat dengan menindak tegas praktik penimbunan, menyelidiki alur distribusi BBM lintas daerah, serta menutup mata rantai suplai bagi PETI.
Jika tidak, maka wajar bila masyarakat semakin tidak percaya pada aparat penegak hukum.
Opini ini adalah panggilan moral. Merangin butuh keberanian, bukan pembiaran. BBM subsidi harus kembali ke rakyat, bukan menjadi bahan bakar emas haram para cukong.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
