SUARA UTAMA, Pati – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Massa menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya, meski kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen telah dibatalkan beberapa hari sebelumnya.
Tuntutan Meluas
Koordinator aksi, Husen, menyampaikan bahwa pembatalan kebijakan tidak menghapus kekecewaan masyarakat. “Masalahnya bukan cuma soal pajak. Ini tentang cara memimpin yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain PBB-P2, massa juga memprotes kebijakan regrouping sekolah yang menyebabkan banyak tenaga honorer kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.
Simbol Protes
Dalam aksi tersebut, massa membawa keranda mayat dan memarkir truk tronton di sekitar lokasi sebagai sindiran bahwa “kepemimpinan Sudewo sudah mati di mata rakyat”. Spanduk dan poster dengan kalimat sindiran pedas membentang di berbagai sudut alun-alun. Orasi silih berganti diiringi teriakan “Sudewo Mundur!”.
Pernyataan Bupati yang Memicu Gelombang
Sebelum aksi, Bupati Sudewo sempat menyatakan dirinya tidak akan gentar meskipun 5.000 atau bahkan 50.000 orang menggelar demo. Pernyataan ini dinilai warga arogan dan justru memanaskan suasana. Meski akhirnya ia membatalkan kenaikan PBB pada 8 Agustus, langkah itu dianggap terlambat.
Aksi Damai Memanas
Sekitar pukul 10.00 WIB, Bupati Sudewo muncul di tengah massa dengan menaiki mobil taktis (rantis) milik polisi. Ia menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan lebih mendengar aspirasi masyarakat. Namun sebagian massa tidak puas, dan ketegangan meningkat. Botol plastik dan tomat busuk dilemparkan ke arah pendopo, pagar keamanan terdorong, hingga aparat terpaksa menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon.
Situasi semakin memanas ketika satu unit mobil polisi dibakar di lokasi.
Aparat Perketat Pengamanan
Kepolisian Resor Pati bersama TNI berjaga ketat untuk mengendalikan situasi. Kapolres Pati mengimbau massa agar tidak terprovokasi dan tetap menyampaikan aspirasi secara damai. Hingga sore hari, sebagian massa bertahan dan menduduki halaman DPRD Pati.
Akar Masalah: Krisis Kepercayaan
Pengamat politik lokal menilai, pembatalan kebijakan PBB tidak serta-merta memulihkan kepercayaan publik. “Krisisnya ada pada trust. Sekalinya kepercayaan hilang, kebijakan apapun yang dibatalkan tidak akan menghapus tuntutan mundur,” ujar Arif Sugiarto, analis politik Universitas Muria Kudus.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sudewo belum memberikan pernyataan resmi apakah akan mempertimbangkan mundur dari jabatannya atau tetap melanjutkan masa kepemimpinannya hingga akhir periode.
Penulis : Andre Hariyanto
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Redaksi Suara Utama
