Board of Peace dan Arah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Konstitusi
Penulis oleh: Didik P. Wicaksono
Pemerhati Sosial Digital dan Budaya Kontemporer
SUARA UTAMA—Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026 muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan langsung memicu kontroversi di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perdebatan itu semakin menguat setelah penyerangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama sejumlah pimpinan Iran lainnya. Hingga tulisan ini dibuat (14 Maret 2026), konflik bersenjata antara AS dan Israel dengan Iran belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
BoP merupakan inisiatif Presiden AS, Donald Trump. Forum internasional ini diproyeksikan sebagai mekanisme baru untuk meredakan konflik Gaza, mengawasi rekonstruksi pasca perang, serta mendorong stabilitas kawasan melalui pendekatan peace for prosperity—gagasan yang menekankan bahwa perdamaian politik perlu disertai pembangunan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi stabilitas jangka panjang.
Setidaknya 25 negara—termasuk Indonesia—sampai Februari 2026, telah bergabung dalam forum tersebut. Sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Maroko, Bahrain, Uzbekistan, dan Kuwait bahkan lebih dahulu menunjukkan dukungan terhadap inisiatif ini.
Dukungan negara-negara Timur Tengah dapat dipahami dalam konteks hubungan strategis mereka dengan AS yang telah berkembang lama. Sejak Perang Teluk 1991, AS membangun kerja sama pertahanan yang lebih formal dengan negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar.
Hubungan strategis ini diperkuat oleh kehadiran pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar yang dibangun pada 1996, misalnya, menjadi salah satu instalasi militer terbesar AS di Timur Tengah dengan sekitar 10.000 personel. Selain di Qatar, fasilitas militer AS juga terdapat di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, Yordania, dan Oman.
Pada saat yang sama, AS merupakan sekutu utama Israel dalam menjaga kepentingan keamanan di kawasan Timur Tengah. Sejak berdirinya negara Israel pada 1948—setelah deklarasi kemerdekaan yang menyusul berakhirnya Mandat Inggris di Palestina dan rencana pembagian wilayah oleh PBB—AS secara konsisten memberikan dukungan ekonomi dan militer yang signifikan, termasuk bantuan militer tahunan bernilai miliaran dolar, kerja sama intelijen, serta dukungan diplomatik di berbagai forum internasional.
Seiring perubahan geopolitik kawasan, beberapa negara Timur Tengah mulai menjalin hubungan diplomatik atau menunjukkan dukungan strategis kepada Israel, seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Hubungan tersebut terwujud melalui perjanjian damai Mesir dan Yordania dengan Israel serta Abraham Accords 2020—serangkaian kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab yang dimediasi oleh AS—yang membuka ruang kerja sama keamanan dan ekonomi di tengah dinamika ancaman regional.
Kawasan Timur Tengah pada era setelah Abraham Accords dapat dilihat dalam dua poros utama. Pertama, poros yang dekat dengan AS dan Israel, yaitu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko, dengan Arab Saudi yang secara strategis juga berada dalam orbit yang sama. Kedua, poros penentang yang terdiri dari Iran, Suriah, Lebanon, Yaman (Houthi), serta sebagian dinamika politik Irak.
Negara-negara yang berseberangan dengan AS dan Israel kerap menghadapi tekanan dan ancaman serius dari Washington dengan berbagai dalih. Salah satu contoh adalah Irak yang dibombardir AS dengan tuduhan mengembangkan senjata pemusnah massal, tuduhan yang kemudian tidak pernah terbukti. Di tengah konfigurasi rivalitas kekuatan besar itulah berbagai negara di luar kawasan, termasuk Indonesia, harus menempatkan sikap diplomatiknya secara hati-hati.
Konstelasi geopolitik kawasan dapat membantu menjelaskan langkah Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP meskipun forum tersebut juga melibatkan Israel.
Sebelumnya Prabowo pernah menegaskan bahwa “Perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional,” sebagaimana disampaikan pada Sidang Umum PBB di New York, 23 September 2025.
Namun sejumlah negara besar seperti Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris, China, dan Rusia tidak bergabung dalam BoP. Penolakan mereka umumnya didasarkan pada pandangan bahwa forum tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip multilateralisme dan mekanisme perdamaian yang selama ini berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Legitimasi forum itu juga dipersoalkan karena Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota.
Inggris memilih memprioritaskan jalur Dewan Keamanan PBB, sementara China dan Rusia menilai inisiatif tersebut terlalu bernuansa unilateral—diprakarsai dan dikendalikan oleh satu kekuatan utama, Amerika Serikat—sehingga arah kebijakannya berpotensi sangat bergantung pada kepemimpinan forum dan belum secara tegas menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara.
Perbedaan sikap negara-negara besar menunjukkan bahwa BoP tidak sekadar forum diplomatik biasa, melainkan juga mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola konflik internasional. Beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan pembentukan forum-forum ad hoc di luar kerangka PBB untuk menangani krisis global secara lebih cepat dan fleksibel. Fenomena ini sering dipahami sebagai tanda pergeseran dari sistem multilateralisme klasik menuju pola koalisi terbatas yang dipimpin oleh kekuatan tertentu dalam merespons konflik regional.
Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keputusan bergabung dalam BoP—di tengah perdebatan internasional—merupakan hasil proses diplomasi yang cukup panjang serta telah dibicarakan dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Teluk.
Setelah pertemuannya dengan Presiden Donald Trump pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan ke Yordania dan bertemu Raja Abdullah II pada 25 Januari. Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan bergabung dalam BoP tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komunikasi diplomatik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Hubungan personal antara Prabowo dan Raja Abdullah II juga sering disebut sebagai faktor yang memudahkan komunikasi diplomatik tersebut. Keduanya pernah menjalani pendidikan militer di Fort Benning, Amerika Serikat, pada awal 1980-an dan kemudian sama-sama memimpin pasukan elite di negaranya masing-masing. Jejak hubungan ini bahkan berlanjut ketika Prabowo sempat tinggal di Yordania setelah krisis politik Indonesia pada 1998.
Meski demikian, di dalam negeri keputusan bergabung dengan BoP tetap memunculkan perdebatan. Sebagian kalangan melihat langkah ini sebagai strategi diplomasi yang realistis di tengah perubahan konstelasi geopolitik global. Namun sebagian lainnya mempertanyakan konsistensi kebijakan itu dengan posisi tradisional Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan Palestina.
Perdebatan mengenai hubungan dengan Israel sebenarnya bukan hal baru dalam politik luar negeri Indonesia. Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), misalnya, pernah memandang hubungan dengan Israel sebagai pendekatan diplomatik strategis. Setelah kunjungannya ke Israel pada 1994, Gus Dur mengusulkan pembukaan hubungan diplomatik dengan tujuan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kawasan Timur Tengah, bukan untuk mendukung penjajahan terhadap Palestina. Namun gagasan tersebut mendapat penolakan luas di dalam negeri dan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
Berbeda dengan gagasan Gus Dur, Prabowo tidak secara langsung mengusulkan hubungan diplomatik dengan Israel. Ia memilih bergabung dalam forum internasional yang di dalamnya terdapat Israel sebagai salah satu anggotanya.
Sebagian pihak memandang BoP sebagai upaya membangun koalisi baru yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik global, bahkan berpotensi mengambil sebagian peran tradisional yang selama ini dijalankan oleh PBB. Namun di sisi lain muncul pula pertanyaan kritis: mengapa Israel termasuk dalam BoP sementara Palestina tidak dilibatkan, dan sejauh mana komitmen pendanaan—yang disebut mencapai sekitar Rp17 triliun—benar-benar akan berkontribusi pada perdamaian.
Perdebatan tersebut pada akhirnya membawa publik pada pertanyaan yang lebih mendasar: Bagaimana sebenarnya arah dan tradisi politik luar negeri Indonesia selama ini?
Apakah berbagai manuver diplomatik di panggung internasional benar-benar berkorelasi dengan tujuan konstitusional negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945—melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan di tengah dinamika konflik global, termasuk operasi militer AS dan Israel terhadap Iran. Untuk memahami posisi Indonesia dalam situasi seperti ini, penting meninjau kembali fondasi dasar yang sejak awal kemerdekaan membentuk arah politik luar negeri Indonesia—yakni prinsip bebas dan aktif yang berkembang dalam tradisi diplomasi nasional, sebuah prinsip yang sejak awal dirancang untuk menjaga keseimbangan antara idealisme konstitusi dan tekanan realitas geopolitik dunia.
Penulis : Didik P. Wicaksono
Editor : Didik PW
Sumber Berita: Wartawan Sumber Utama
