Perkuat Komitmen Kota Ramah Anak, Pemkot Pangkal Pinang Revisi Perda KTR dan Larang Vape di Ruang Publik

- Publisher

Selasa, 17 November 2026 - 15:58 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

SUARA UTAMA,Pangkal Pinang — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkal Pinang mengambil langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok dan mewujudkan predikat Kota Ramah Anak serta Ramah Perempuan. Pemkot Pangkal Pinang tengah mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menyamakan status rokok elektrik (vape) dengan rokok konvensional, serta mempertegas sanksi administratif bagi para pelanggar.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Dessy Ayutrisna, usai mengikuti kegiatan advokasi penguatan implementasi KTR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan perwakilan World Health Organization (WHO) di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkal Pinang, Selasa (17/11/26).

Dalam regulasi mendatang, penggunaan rokok elektrik maupun rokok konvensional akan dilarang secara menyeluruh di tujuh KTR yang telah ditetapkan, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

“Pemkot Pangkal Pinang berkomitmen membuat regulasi baru yang mengakomodasi penyamaan vape dengan rokok konvensional. Artinya, di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik rokok maupun vape sama-sama dilarang,” tegas Dessy Ayutrisna.

Lebih lanjut, Dessy menekankan bahwa urgensi penguatan regulasi ini didasari oleh tingginya kerentanan kelompok perempuan dan anak-anak terhadap paparan asap rokok di lingkungan sekitar.

“Pihak yang paling dirugikan dari aktivitas merokok di ruang publik adalah perempuan dan anak-anak. Sejalan dengan visi Pangkal Pinang sebagai kota ramah anak, pengetatan KTR ini merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan nyata dari pemerintah daerah untuk menjamin hak warga atas lingkungan yang sehat,” ujarnya.

BACA JUGA :  Bapelkum Bitung Kupas KUHP Nasional, dari Kohabitasi hingga Tujuan Pemidanaan

Selain memperluas cakupan larangan pada rokok elektrik, revisi Perda KTR ini juga akan menyoroti aspek pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini dinilai belum maksimal. Jika aturan sebelumnya sanksi belum diatur secara rinci, maka dalam revisi mendatang Pemkot akan memberlakukan sanksi administratif berupa denda. Sanksi ini berlaku tidak hanya bagi individu yang melanggar, tetapi juga menyasar penyelenggara maupun pengelola tempat yang lalai menegakkan aturan KTR di wilayahnya.

Pemkot Pangkal Pinang juga menargetkan pembersihan ruang-ruang publik dari maraknya iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Kesehatan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “imbuhnya.

BACA JUGA :  Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dipaparkan Kemenkes, angka perokok aktif secara nasional diperkirakan mencapai 70 juta jiwa, dengan proporsi perokok usia muda yang memprihatinkan, yakni 56,5 persen pada kelompok usia 15–19 tahun dan 18 persen pada kelompok usia 10–14 tahun.

Melalui sinergi bersama Kemenkes dan WHO, Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas publik untuk saling menghargai dan mematuhi ketentuan KTR demi menciptakan ruang hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi generasi masa depan, “tegasnya.

Penulis : Rozi

Editor : Aisyah Putri Widodo

Sumber Berita: Redaksi Suara Utama

Berita Terkait

LIRA Soroti Ketimpangan Anggaran Antara DPRD Dengan DPUPR, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Pemkot dan DPRD Pangkalpinang Sahkan APBD 2027, Fokus pada Pelayanan Dasar dan Visi SMART
Dugaan Bantuan Beras 30 Kg Hanya Diterima 10 Kg di Pasar Rantau Panjang, APH dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
Wali Kota Saparudin Ingatkan Pentingnya Kualitas SDM dan Etika Digital bagi ASN Pangkalpinang
Tembus 100,8 Persen! Program Cek Kesehatan Gratis di Pangkalpinang Sukses Besar, Tapi Pemkot Soroti Deretan Tantangan Ini
Yayasan Zantra Minta Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Diuji Publik di MPR
Nampak nya Akan Berbuntut Panjang, Wali Murid SMK Negeri 1 Dringu Cabut Tanda Tangan Pemunduran Diri Yang di Nilai Ambigu
Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
Berita ini 10 kali dibaca

Komentar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:28 WIB

LIRA Soroti Ketimpangan Anggaran Antara DPRD Dengan DPUPR, Utamakan Kepentingan Masyarakat

Selasa, 17 November 2026 - 15:58 WIB

Perkuat Komitmen Kota Ramah Anak, Pemkot Pangkal Pinang Revisi Perda KTR dan Larang Vape di Ruang Publik

Selasa, 17 November 2026 - 11:17 WIB

Pemkot dan DPRD Pangkalpinang Sahkan APBD 2027, Fokus pada Pelayanan Dasar dan Visi SMART

Senin, 16 November 2026 - 20:12 WIB

Dugaan Bantuan Beras 30 Kg Hanya Diterima 10 Kg di Pasar Rantau Panjang, APH dan Inspektorat Diminta Turun Tangan

Senin, 16 November 2026 - 17:26 WIB

Wali Kota Saparudin Ingatkan Pentingnya Kualitas SDM dan Etika Digital bagi ASN Pangkalpinang

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp