SUARA UTAMA,Merangin — Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran program gizi di Puskesmas Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, kembali menjadi sorotan. Setelah muncul informasi mengenai dugaan penyerahan dana sekitar Rp200 juta pada tahun anggaran 2025, kini pengelolaan anggaran program gizi tahun 2026 juga diminta untuk diperiksa dan diaudit oleh instansi terkait.
Seorang pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, saat memberikan keterangan kepada awak media ini pada Minggu (25/10/2026), mengatakan bahwa pengelolaan anggaran program gizi di Puskesmas Simpang Limbur pada tahun 2026 perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menurut sumber tersebut, anggaran program gizi tahun 2026 dikabarkan telah dicairkan sekitar Rp50 juta. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikannya, sekitar Rp22 juta disebut telah direalisasikan untuk kegiatan gizi di lapangan, sedangkan penggunaan sisa anggaran sekitar Rp28 juta belum diketahui secara jelas oleh sumber.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya, Bang, bukan hanya anggaran tahun 2025 yang perlu diperiksa. Anggaran tahun 2026 juga perlu diaudit dan dicek kembali di lapangan. Dari sekitar Rp50 juta yang dicairkan, menurut informasi yang saya ketahui, sekitar Rp22 juta sudah direalisasikan untuk kegiatan gizi. Sementara sisanya, saya belum mengetahui secara pasti ke mana penggunaannya,” ungkap sumber tersebut kepada awak media.
Sumber itu juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin melakukan pengecekan terhadap dokumen anggaran, realisasi kegiatan, serta kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dana yang dicairkan dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
Selain itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian atau manipulasi data anggaran yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan memerlukan audit maupun verifikasi oleh pihak yang berwenang.
Sebelumnya, pada pengelolaan anggaran tahun 2025, seorang sumber juga menyampaikan dugaan penyerahan uang sekitar Rp200 juta kepada mantan Kepala Puskesmas Simpang Limbur, Fifi Maisari. Informasi tersebut menyebutkan bahwa dana program gizi yang disebut mencapai sekitar Rp400 juta ditransfer ke rekening seorang pegawai berinisial DN.
Meski demikian, dugaan terkait anggaran tahun 2025 maupun 2026 harus ditelusuri secara terpisah berdasarkan dokumen, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Atas munculnya informasi tersebut, aparat penegak hukum (APH) diharapkan menindaklanjuti laporan atau informasi yang dapat diverifikasi dengan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan diharapkan mencakup sumber dan dasar pencairan anggaran, jumlah dana yang diterima, realisasi kegiatan gizi di lapangan, penggunaan sisa anggaran, serta kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan bukti pelaksanaan kegiatan.
Pengawasan juga perlu dilakukan secara objektif tanpa membatasi pemeriksaan hanya pada satu tahun anggaran apabila ditemukan dasar dan bukti yang relevan untuk menelusuri pengelolaan dana pada periode lainnya.
“Kalau memang ditemukan penyimpangan, tentu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai pengelolaan anggaran publik tidak diperiksa secara menyeluruh,” demikian harapan yang disampaikan sumber tersebut.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai penggunaan sisa anggaran tahun 2026 dan dugaan ketidaksesuaian data tersebut masih memerlukan konfirmasi serta verifikasi independen. Belum ada kesimpulan yang dapat ditarik bahwa telah terjadi tindak pidana.
Media ini membuka ruang klarifikasi bagi Fifi Maisari, DN, pihak manajemen Puskesmas Simpang Limbur, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk menjelaskan pengelolaan anggaran program gizi tahun 2025 dan 2026, termasuk realisasi kegiatan dan dokumen pertanggungjawabannya.
Audit yang objektif dan transparan diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan sekaligus memberikan kepastian berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan. (Ady Lubis)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.