Terkesan Tidak Bersinergi Oknum Kades Dengan Oknum Pendamping PKH Desa Sumberpoh, Siapa Penerima BLTS Kesra 2025???

- Publisher

Kamis, 26 Maret 2026 - 18:40 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Warga dusun Arah RT 01 RW 03 Desa Sumberpoh kecamatan maron kabupaten Probolinggo Jawa Timur “AG” terlacak melalui link cek Bansos – Kemensos tercatat sebagai penerima PBI-JK (BPJS) 2026. Namun, untuk PKH dan Sembako tercatat tidak aktif. Sementara “AG” tercatat masuk golongan desil 3. 26/03/2026.

Pemerintah Desa memiliki peran krusial dan hak fundamental dalam mengusulkan warganya untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk PKH. Sementara Pendamping PKH melakukan pemutakhiran data, namun mereka bukan pihak yang menetapkan peserta baru secara sepihak, apalagi mengabaikan usulan desa (Sinergi Data).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan informasi yang di himpun oleh team media, warga Sumberpoh “AG” Diduga sebagai penerima BLTS Kesra 2025 yang di salurkan melalui kantor Pos, senilai total Rp.900.000 (Rp.300.000/bulan selama 3 bulan) untuk golongan Desil 1 – 4. Namun “AG” Mangaku tidak pernah menerima bantuan tersebut.

“Se ingat saya, di tahun 2025 tidak pernah menerima bantuan apapun. Dulu memang pernah menerima di kantor desa BLT DD. “Ucap AG kepada team media.

Sementara oknum kepala desa sumberpoh kecamatan maron “Subur” melalui pesan singkat terkait Warga nya “AG” yang masuk golongan Desil 3. Ia mengaku pemerintah desa hanya memfasilitasi di karenakan pendamping mempunyai data tersendiri.

“Wa Alaikum salam siap pak.yang mendata petugas pendamping pak, pemerintah desa cuman memfasilitasi. pemerintah desa tidak tau juga. Tanpa koordinasi sama pemerintah desa.Pendamping sudah megang datanya pak. biasanya pas tau tau (romuro) datang undangan yang dapat bantuan. jadi desa cuman memfasilitasi. “Ucap nya.

Namun, walaupun pendamping memiliki data tersendiri, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak usulan pemerintah desa. Usulan resmi dari desa (melalui musdes dan operator SIKS-NG desa) memiliki kedudukan lebih tinggi dalam proses pendataan calon penerima baru dibandingkan data mandiri pendamping

BACA JUGA :  Sinergi Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemkot Pangkalpinang dan Polri Sulap Lahan Polsek Jadi Kebun Jagung

Terkait bantuan BLTS Kesra, oknum kepala desa sumberpoh mengatakan bahwa warga nya “AG” bukan termasuk penerima BLTS Kesra. “Enggak pak. Katanya. Lebih lanjut team media meminta nomor whatsap pendamping desa sumberpoh. Namun oknum Kepala desa sumberpoh mengaku tidak punya. “Nomor pendamping tidak ada pak. “Ucap nya.

Tidak berhenti di situ, team media terus mencari nomor whatsap oknum pendamping PKH desa sumberpoh “RN” dan akhirnya team media mendapatkan nya. Setelah di konfirmasi melalui pesan singkat whatsap. Hal yang mengejutkan statement oknum Kepala desa sumberpoh dengan oknum pendamping PKH terkait BLTS kesra bertolak belakang.

“Walaikumsalam, untuk bansos PKH benar bapak “AG” tidak dapat, karena kouta PKH 10 juta orang pertahunnya, bapak “AG”hanya mendapatkan bansos KIS dan BLTS Kesra. Iya BLTS kesra 2025, KIS itu termasuk bansos dari pemerintah. “Katanya.

Perbedaan statement tersebut terkesan oknum kepala desa sumberpoh dengan oknum pendamping PKH tida sinkron (Tidak bersinergi) sehingga menjadi tanda tanya besar(?). sementara terkait kelayakan, oknum pendamping PKH “RN” mengatakan bahwa “AG” layak menerima bantuan PKH.

“Dulu pernah kita survey rumahnya , orangnya kayaknya kerja di surabaya kalau tidak salah, rumahnya di utaranya ibu “DN”/”SD” menghadap ke selatan. Yang menentukan Desil itu dari BPS, pendamping PKH hanya setor data sesuai keadaan rumahnya. Kalau masih desil 3 itu layak dapat bansos, tapi untuk dapat bansos PKH nya itu yang menentukan langsung dari kementrian sosial tergantung dari kouta yang ada. “Pungkas nya.

Editor : Ali Misno

Berita Terkait

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam
Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 
Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
PKDI Apresiasi Bank Jatim Namun Meminta Segera di realisasikan, DPMD Kab. Probolinggo Masih Akan Mengkaji 
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:29 WIB

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo

Minggu, 15 November 2026 - 14:13 WIB

Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam

Sabtu, 14 November 2026 - 18:42 WIB

Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 

Sabtu, 14 November 2026 - 10:43 WIB

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura

Sabtu, 14 November 2026 - 10:28 WIB

Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp