SUARA UTAMA, Bogor — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) dalam diskusi dengan para pakar dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada kamis (19/03/2026).
Prabowo mengatakan Indonesia beserta tujuh negara lain—Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir—diundang Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk membicarakan Resolusi UN Security Council 2803. Prabowo dan perwakilan dari tujuh negara tersebut berdiskusi dan setuju dengan resolusi tersebut. “Jadi kita lihat (pasal) 19 dan (pasal) 20 (merujuk pasal Resolusi UN Security 2803) ada peluang walaupun kita tahu ini sedikit,” ungkapnya.
Prabowo mengungkapkan kekhawatiran dari delapan negara tersebut soal Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. “Kami setuju dengan rencana anda (Trump), tapi masalahnya Netanyahu,” kata Prabowo. Kemudian Trump menjawab akan meyakinkan Perdana Menteri Israel tersebut.
Prabowo menyatakan syarat utama masuk BoP adalah persetujuan PBB. “Saya akan ikut proses perdamaian asal disetujui PBB, akhirnya BoP disetujui PBB,” tegasnya.
Prabowo bertanya kepada tujuh pemimpin negara lainnya dan mengambil kesimpulan jika bergabung BoP mungkin dapat membantu rakyat Palestina. “Kalau kita di dalam mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Jadi akhirnya kita putuskan masuk (BoP),” katanya.
Prabowo menegaskan selama posisi Indonesia dalam BoP bisa membantu memperjuangkan rakyat Palestina maka tidak akan keluar, namun, jika kontraproduktif dan tidak menguntungkan Indonesia, ia siap keluar. “Saya mengatakan selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia kita keluar,” tegasnya.
Prabowo menetapkan tiga syarat sebelum Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. “Kita akan ikut dan kita siap mengirim pasukan perdamaian asal semua pihak setuju keterlibatan Indonesia. Pertama, tokoh-tokoh Palestina, kedua, semua negara yang terlibat, dan De Facto Hamas harus menerima kita,” ungkapnya.
Anggota yang ikut BoP diberikan National Caveats—keberatan nasional yang harus dihormati—dan Indonesia berkomitmen tidak ikut urusan militer menghadapi Hamas. “Tiap negara diberikan kesempatan sesuai dengan National Caveats, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati. Kita tegas tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas dan tidak terlibat dalam mengambil senjata Hamas. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan manapun, itu komitmen kita,” kata Presiden.
Setelah perang Amerika-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, Indonesia menangguhkan posisi di BoP. “Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi tapi De Facto-nya everything on hold. Kita tangguhkan semua sampai penjelasan lebih jelas. Kalau memang tidak ada suasana damai bagaimana kita terlibat,” tegas Prabowo.
Meski sebelumnya Prabowo menegaskan tidak akan menunggu tujuh negara lain mengambil keputusan, ia menyatakan masih menyinkronkan posisi dengan negara lainnya di dalam BoP soal kemungkinan keluar. “Kita masih sinkronisasi dengan beberapa mitra-mitra kita di situ (BoP). Kita akan tanya pendapat Mesir, Yordania, Turki, dan sebagainya,” katanya.
Penulis : Keitaro Alfarizi
Sumber Berita: Suara Utama
