Semangat Gerak Cepat Sumbar Maju yang digaungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai menemui tantangan serius. Upaya percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik terganjal oleh ego sektoral dan perilaku diskriminatif sebagian oknum birokrasi, terutama di lingkungan lembaga teknis dan keuangan daerah.
Temuan terbaru menunjukkan indikasi kuat adanya dugaan tebang pilih oleh oknum Lembaga Keuangan Daerah (LKD) dalam proses pengiriman dan validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) — data yang menjadi dasar bagi penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan pemerintah pusat.
—
⚠️ Fakta dan Hambatan Nyata di Lapangan
Berdasarkan hasil pemantauan jurnalis dan aktivis di lapangan:
1. Beberapa LKD kabupaten/kota di Sumbar diduga tidak mengirimkan data DTKS secara penuh dan transparan, hanya memilih kelompok tertentu untuk diinput, sementara masyarakat miskin lain yang berhak justru tidak terdaftar.
2. Terdapat laporan adanya unsur kedekatan personal dan kepentingan politik lokal yang memengaruhi proses validasi data — mengakibatkan kesenjangan penerima manfaat di lapangan.
3. Beberapa oknum pejabat di tingkat dinas sosial dan lembaga keuangan daerah terindikasi menunda pengiriman data karena alasan birokrasi internal, meski instruksi percepatan sudah disampaikan oleh pemerintah provinsi.
4. Akibatnya, ribuan warga berhak tidak masuk ke sistem DTKS nasional, dan bantuan sosial yang seharusnya tepat sasaran justru tersendat.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa ego sektoral dan mental pilih kasih di tubuh birokrasi masih menjadi penyakit lama yang menahan kemajuan Sumbar.
Penulis : Ziqro Fernando
Editor : Ziqro Fernando
