Jakarta, 28/09/2025 –
Gelombang ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR RI semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar Demonstrasi Akbar pada Rabu, 1 Oktober 2025 di depan Gedung DPR RI, Senayan – Jakarta.
Aksi ini menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Kritik utama diarahkan pada Ketua DPR RI Puan Maharani, yang dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan tegas untuk membela kepentingan rakyat. Karena itu, salah satu tuntutan utama aksi adalah pergantian Ketua DPR RI dengan sosok yang lebih independen, berintegritas, dan pro rakyat.
Tuntutan Aksi
Koordinator aksi menyebutkan, sedikitnya ada tujuh tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi:
1. Penggantian Ketua DPR RI Puan Maharani.
2. Reformasi DPR RI agar fokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
3. Transparansi kebijakan pajak dengan menolak kenaikan PPN, PPH, PBB, dan pajak kendaraan yang memberatkan rakyat kecil.
4. Pemberantasan korupsi dan oligarki melalui percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
5. Penghentian mafia SDA dan pendidikan, termasuk mafia tambang, hutan, tanah, hingga pungutan liar di sekolah dan perguruan tinggi.
6. Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar benar-benar pro rakyat dan tidak dikuasai kepentingan elit.
7. Penegakan demokrasi sehat, termasuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 serta memperkuat independensi KPU, Bawaslu, dan KPK.
Seruan untuk Media
Dalam pernyataannya, penyelenggara aksi menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal gerakan rakyat. Media diminta tetap setia pada tugasnya: menjalankan fungsi kontrol sosial, menyuarakan kebenaran, memberikan pendidikan publik, serta mengadvokasi kepentingan rakyat kecil.
> “Media adalah mitra rakyat dalam perjuangan demokrasi. Kami berharap rekan-rekan pers terus mengawasi dan mengkritisi DPR agar tidak abai terhadap rakyat,” tegas juru bicara aksi.
Seruan Aksi Damai
Aksi ini terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia – mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, pengemudi ojek, hingga organisasi masyarakat sipil. Penyelenggara menekankan bahwa demonstrasi akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional.
> “Kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh oligarki. DPR harus kembali ke khitahnya, atau kepemimpinannya diganti,” tambahnya.
Penulis : Ziqro fernando
Editor : Ziqro fernando
Sumber Berita : Aliansi indonesia
