SUARA UTAMA,NTT Labuan Bajo, 18 Agustus 2025 Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Manggarai Barat melayangkan kritik keras terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di Labuan Bajo. Kota wisata yang digadang-gadang sebagai destinasi super premium justru dihantui krisis energi, membuat masyarakat resah dan aktivitas ekonomi terhambat.
Ketua GP Ansor Manggarai Barat, Rusliadi, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menuding maraknya pembelian BBM menggunakan jerigen untuk kapal-kapal wisata sebagai faktor utama yang menyebabkan stok BBM di SPBU cepat menghilang.
“Pemerintah jangan tutup mata. Labuan Bajo bukan hanya milik wisatawan dan pemilik kapal mewah. Ada rakyat kecil yang setiap hari butuh BBM untuk melaut, bertani, dan bekerja. Jangan sampai masyarakat jadi korban dari lemahnya pengawasan distribusi BBM,” tegas Rusliadi.
Labuan Bajo memang menjadi primadona pariwisata dunia. Namun GP Ansor menilai, geliat pariwisata justru melahirkan ketidakadilan baru. Kapal wisata dengan mudah menyerap pasokan BBM dalam jumlah besar, sementara nelayan kecil atau warga yang hanya butuh beberapa liter harus antre berjam-jam bahkan pulang dengan tangan kosong.
“Ini jelas ketidakadilan. Bagaimana mungkin kapal wisata bisa bebas isi dengan jerigen, sedangkan nelayan yang mencari nafkah untuk keluarga malah sulit dapat BBM?” kata Rusliadi.
GP Ansor mendesak pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum segera bertindak. Mereka meminta adanya pengawasan ketat di SPBU dan penindakan tegas terhadap praktik penjualan ilegal maupun penimbunan.
“Jangan ada permainan dalam rantai distribusi. Jangan hanya rapat dan janji, tapi tidak ada solusi. Kalau dibiarkan, keresahan masyarakat akan semakin meluas,” ujarnya.
GP Ansor juga mendorong adanya evaluasi distribusi BBM, termasuk wacana kuota khusus untuk masyarakat umum agar stok tidak habis disedot sektor pariwisata.
Ancaman Terhadap Ekonomi dan Stabilitas Sosial
Krisis BBM di Labuan Bajo berdampak luas. Mobilitas masyarakat terhambat, ongkos transportasi naik, nelayan tidak bisa melaut secara normal, petani terkendala operasional, bahkan pelaku usaha kecil ikut terpukul.
“Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu keresahan sosial. Kelangkaan BBM bukan lagi masalah teknis, tapi sudah menjadi ancaman serius bagi ekonomi rakyat,” tandas Rusliadi.
Meski keras mengkritik, GP Ansor menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah. Mereka siap ikut menyosialisasikan informasi resmi soal distribusi BBM serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
“Kami tidak hanya menuntut, tapi juga akan ikut mengawal. Namun langkah konkret dari pemerintah harus segera terlihat. Rakyat tidak bisa terus menunggu,” tutup Rusliadi.
Cermin Lemahnya Tata Kelola
Bagi GP Ansor, krisis BBM ini adalah cermin lemahnya tata kelola distribusi energi. Ironis, di tengah promosi besar-besaran Labuan Bajo sebagai wajah pariwisata Indonesia, masyarakatnya justru kesulitan sekadar membeli bensin.
“Pemerintah pusat dan daerah harus malu. Bagaimana mungkin destinasi kelas dunia masih bergulat dengan masalah klasik seperti kelangkaan BBM? Jika dibiarkan, bukan hanya rakyat yang kecewa, tapi citra Labuan Bajo di mata dunia juga bisa tercoreng,” pungkas Rusliadi dengan nada tegas.
"Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan BBM di daerah pariwisata Labuan Bajo. Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi BBM berjalan lancar dan tidak ada praktik penjualan ilegal," kata, Rusliadi.
