SUARA UTAMA – Jakarta, 7 Agustus 2025 — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026. Kebijakan efisiensi anggaran belanja ini diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan fiskal negara serta mendukung program prioritas Pemerintah.
Efisiensi anggaran belanja ini meliputi Kementerian/Lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Dalam pengaturan tersebut, hasil efisiensi anggaran belanja akan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.
Namun, dalam pengumumannya, Menteri Keuangan tidak menyebutkan jumlah pasti anggaran yang akan dipangkas. Besaran efisiensi anggaran belanja akan ditetapkan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan akan diukur dalam bentuk persentase tertentu dari total anggaran per item dan jenis belanja.
Jenis Belanja yang Dapat Diminimalkan
Beberapa jenis belanja yang dapat diefisienkan antara lain adalah belanja barang, belanja modal, dan berbagai jenis belanja lainnya. Item-item yang termasuk dalam kategori ini mencakup alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, pelatihan, diklat, honor output kegiatan, serta jasa profesi. Selain itu, juga termasuk sewa gedung, kendaraan, peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan infrastruktur.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap item-item belanja tersebut, sesuai dengan arahan Presiden.
Dampak terhadap Penerimaan Pajak
Sebagai konsultan pajak, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, memberikan komentar terkait kebijakan ini. Menurutnya, meskipun efisiensi anggaran sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan administrasi perpajakan. Kegiatan yang terkait dengan pengawasan dan pemungutan pajak, seperti audit perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, harus tetap menjadi prioritas.
“Jika sektor-sektor yang terkait dengan pemungutan pajak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi yang berlebihan, ini bisa berisiko mengganggu penerimaan pajak negara,” ujar Yulianto. “Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi ini diterapkan dengan hati-hati agar tidak merugikan sektor yang sangat vital bagi kelangsungan fiskal negara,” tambahnya.
Identifikasi Rencana Efisiensi
Setelah besaran efisiensi anggaran disampaikan kepada seluruh K/L, setiap K/L diminta untuk segera mengidentifikasi jenis belanja yang bisa diefisienkan. Proses identifikasi ini harus dilakukan dengan cermat, mengingat dampaknya terhadap berbagai sektor yang berkaitan dengan penerimaan pajak negara. Selain Rupiah Murni (RM), sumber dana lain yang bisa digunakan untuk efisiensi anggaran adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Kebijakan Efisiensi yang Berkeadilan
Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi ini harus mempertimbangkan keadilan dan dampaknya terhadap program-program prioritas negara, serta tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Komunikasi yang jelas dan transparansi dalam penetapan jenis belanja yang akan dipangkas sangat penting agar kebijakan efisiensi ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengorbankan sektor yang vital.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk terus menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dengan penerapan efisiensi yang proporsional, diharapkan negara tetap dapat menjalankan program-program strategis yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
