Suara Utama, Muara Enim– Proses optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Muara Enim menuai sorotan dan kecaman dari berbagai pihak. Banyak peserta merasa dirugikan dan menilai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim tidak menjalankan mekanisme optimalisasi secara adil dan transparan.
Optimalisasi yang seharusnya menjadi solusi bagi peserta yang lolos pada rangkaian tes Tahap Pertama namun belum mendapatkan formasi (R3), justru dinilai sarat masalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sudah ikuti proses rekruitmen P3K tahap pertama, tapi tidak masuk dalam daftar optimalisasi di tahapan rekruitmen P3K tahap kedua ini, saya berharap bisa masuk optimalisasi namun tidak masuk, padahal di instansi lain di sisa peserta pada tahapan pertama namun belum dapat formasi sudah optimalisasi dan masuk data untuk mengisi formasi nya,” keluh FB, perwakilan R3 Teknis dari Dinas Pol PP, Kamis (26/6/2025).
- Oknum Mantan Pimpinan Bank Jatim Capem Maron Diduga Blokir Nomor Whatsap Media, Aparatur Desa Mendesak Bank Jatim Segera Melunasi Hutangnya
- Mahasiswi Lutfiah Nurul Azizah Raih Nilai Baik dalam Penyelesaian Proposal Penelitian Pengembangan SDM Suara Utama
- Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar
Keluhan serupa datang dari peserta tenaga teknis Dinas Damkar Muara Enim. Mereka menilai BKPSDM tidak memberikan kejelasan mekanisme pemilihan dalam proses optimalisasi, termasuk tidak adanya pengumuman resmi soal kuota formasi sisa, atau dasar penempatan peserta.
“Kami merasa dipinggirkan atau dianak tirikan. Tidak ada transparansi, tidak ada akses data yang terbuka. Semua seolah disembunyikan dari publik,” ujar SP, peserta lain dari formasi teknis.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Muara Enim diwakilkan oleh Kepala PIPKA BKPSDM Bapak Yulius Kaisar saat dimintai keterangan menegaskan bahwa seluruh proses optimalisasi telah mengikuti prosedur dari BKN dan Kemenpan-RB.
“Bahwa untuk usulan R3 menjadi paruh waktu akan bersurat ke BKN untuk menurun kan gred D3 dan menjadi SMA akan tetapi hal tersebut dapat terealisasi setelah proses tahap satu dan tahap dua selesai,Data peserta dan sisa formasi dikirim dan diproses melalui sistem nasional. Kami hanya sebagai fasilitator teknis. Namun kami siap menampung semua aduan dan meneruskannya ke instansi pusat,” ujarnya singkat.
Dia menambahkan bagi anggota R3 terkhusus Dinas Pol PP Pranata Trantibum yang tidak mendapatkan Optimalisasi.Tinggal menunggu penyelesaian pelantikan dari tahap 1 dan 2. Sehingga kalau Tahap 1dan 2 sudah selesai, baru menyelesaikan peserta yang R3 ini.
Tuntutan Anggota audensi
- Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen
- Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP
- DPRD Pangkalpinang Beri Dukungan Penuh Kontingen Porprov VII, Targetkan Juara Umum dan Junjung Sportivitas
Sejumlah peserta berharap agar pemerintah pusat dan daerah juga ikut turun tangan meninjau ulang proses optimalisasi di Muara Enim.
Semoga apa yg menjadi tuntutan kita Sudah tersampaikan salah satunya Jabatan atau Formasi khusus D3(diploma) yg dibutuhkan 70 orang ini bisa diturunkan Grade menjadi SMA atau SLTA sederajat dan bisa di isi oleh kita yg berkode R3.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM menyatakan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh BKN dan Kemenpan-RB.
Penulis : Rudi
Editor : Rudi
Sumber Berita: Peserta Audensi dan BKPSDM Muara Enim
