SUARA UTAMA, Pandeglang-
Di tengah pusaran defisit anggaran dan banyaknya kebutuhan warga yang belum terjawab, Forum Karang Taruna Kabupaten Pandeglang, Banten, angkat suara. Bukan untuk memihak sepenuhnya atau mencari panggung, tapi sekadar mengingatkan: saatnya anggaran daerah benar-benar menyentuh kehidupan nyata masyarakat.
Koordinator Forum Karang Taruna, Iding Gunadi Turtusi, menyebut situasi fiskal saat ini sebagai krisis etis. Bukan hanya soal kurangnya uang, tapi juga soal arah dan keberpihakan penggunaan uang itu sendiri.
“Kita harus kembali ke prinsip dasar: anggaran dibuat untuk rakyat, bukan semata-mata untuk memanjakan birokrasi,” kata Iding saat diwawancarai di sela-sela forum diskusi pemuda di Pandeglang, Senin (9/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang menjadi sorotan Forum Karang Taruna adalah soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Bagi mereka, di tengah kebutuhan mendesak seperti jalan rusak, layanan kesehatan yang belum merata, dan sekolah yang masih butuh perbaikan, wacana pencairan TPP terasa agak kontras.
“TPP itu opsional, bukan wajib. Jadi wajar jika masyarakat menilai ada yang tidak pas jika insentif itu terus diprioritaskan, sementara warga masih berhadapan dengan persoalan dasar setiap hari,” ujarnya.
Meski begitu, Forum Karang Taruna tidak serta merta menyudutkan para ASN. Mereka justru mengajak semua pihak, termasuk aparatur pemerintahan, untuk sama-sama bersikap bijak.
“Kita tidak anti-TPP. Tapi mari lihat konteks. Kalau anggaran terbatas, mari dahulukan yang paling penting dan paling dibutuhkan,” ucap Iding, yang mengaku prihatin dengan suara-suara ASN yang terlalu lantang menuntut insentif pribadi.
Lebih jauh, forum ini menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi yang dinilai sedang berupaya serius membenahi infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
“Langkah-langkah Wakil Bupati patut didukung. Tapi, dukungan bukan berarti bebas kritik. Justru kami hadir sebagai mitra kritis—mendorong agar kebijakan tetap on the track, tetap berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Mereka juga mendorong Bupati Rd. Dewi Setiani dan jajaran eksekutif lainnya untuk mengevaluasi kebijakan anggaran, khususnya terkait TPP dalam RAPBD 2025.
“Inilah waktunya menata ulang. Dari birokrasi untuk birokrasi, ke birokrasi untuk rakyat. Itu semangat yang harus dihidupkan,” tutup Iding.
Forum Karang Taruna Pandeglang menegaskan siap berdiri di tengah: tidak memihak tanpa alasan, tidak pula mengkritik tanpa solusi. Peran mereka sederhana—menjaga agar suara rakyat tidak tenggelam dalam tumpukan berkas dan agenda rapat.
Editor : Nafian Faiz
Sumber Berita: Forum Karang Taruna Pandeglang
