SUARA UTAMA, Nganjuk (15/6). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ubaidah Kertosono, Nganjuk, pada Sabtu (15/6). Dalam kunjungannya, ia meninjau upaya pencegahan stunting di Posyandu As-Syifa Ponpes Al Ubaidah.
Menko Muhadjir mengecek langsung proses pengukuran bayi dan balita yang dilakukan oleh para kader Posyandu As-Syifa, mulai dari pengukuran lingkar kepala, tinggi badan, dan berat badan. Selain itu, dia juga memantau pencatatan perkembangan tumbuh dan kembang anak dan melihat proses konsultasi gizi setelah melakukan pengukuran serta pencatatan dan pelaporan di posyandu.
“Untuk pengukuran dan penimbangan balita dilakukan serempak secara nasional dengan melibatkan 338 ribu posyandu seluruh Indonesia,” ujar Menko Muhadjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Menko Muhadjir capaian pencegahan stunting masih sekitar 30 persen, oleh karena itu ia berharap masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten-kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh Posyandu. Dengan demikian akhir Juni diharapkan mencapai minimum 90 persen dari total populasi balita dan jumlah Posyandu yang ada.
Diakui Menko Muhadjir, target itu tidak akan tercapai jika hanya melibatkan satu pihak. Karenanya Menko Muhadjir mengajak semua pemangku kepentingan untuk saling bekerja sama dalam mengentaskan stunting di Indonesia. Termasuk di antaranya peran dari ponpes.
“Peran pondok pesantren sangat vital. Di pondok pesantren ada komunitas yang sangat solid, sehingga mudah digerakkan dan mudah diintervensi. Seperti santriwati misalnya, itu mudah dikawal untuk memastikan bahwa mereka secara fisik sehat, secara akhlak juga bagus, sehingga siap untuk menjadi ibu dalam menyiapkan generasi yang akan datang untuk melanjutkan Indonesia ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Muhadjir memberikan pembekalan dan literasi tentang kesehatan pada 900 santri Ponpes Al Ubaidah yang nantinya akan ditugaskan di pelosok daerah di Indonesia.
Sejalan dengan Menko Muhadjir, Ketua DPP LDII Ardito Bhinadi mengatakan bahwa Ponpes memiliki peranan penting dalam mengentaskan stunting. Mengingat peranan itu, LDII dan Ponpes yang berada di bawah naungannya memberikan literasi dan pembekalan terhadap warga LDII dan santriwan-santriwatinya. Tak hanya itu, mereka juga menyediakan posyandu bagi warga Ponpes dan warga sekitar.
“Sejak awal kami sudah siapkan. Mulai dari peralatan hingga pelayanan, mulai dari pranikah hingga pasca melahirkan. Kami juga memberikan literasi dan pembekalan terhadap santriwati yang akan kami tugaskan ke seluruh pelosok daerah. Ini dalam rangka untuk mendukung program pemerintah mencegah stunting,” tutur Ardito Bhinadi.
Selain itu, sumberdaya manusia (SDM) yang sehat menjadi perhatian LDII. Ardito mengatakan LDII menyiapkan SDM yang sehat dimulai dari pranikah. “Jika dalam pranikah itu sehat, kemudian mereka kandungannya juga sehat dan didukung pemenuhan gizi maka akan melahirkan anak-anak yang sehat,” tuturnya.
Untuk mendukung program tersebut, kata Ardito, LDII juga bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) dan LDII membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Forum Komunikasi Kesehatan Islam (FKKI) yang tugasnya memberikan literasi, pemeriksaan kesehatan bagi ibu, remaja putri, anak, dan para santri ponpes.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengatakan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia, penanganan stunting di Kabupaten Nganjuk telah menurun 17,1 persen.
“Kami akan bersinergi terus, pasti 14 persen bisa tercapai. Dan ini terus kami lakukan seluruh stakeholder, dengan masyarakat, dan dengan Ponpes. Dan ternyata di Ponpes Al Ubaidah Kertosono juga mempunyai kesiapan Posyandu yang luar biasa,” ujarnya.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi; Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi; Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Panas, Nyoto Suwignyo; Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto; Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso; dan Plh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Drg. Vitria Dewi.
