Suara Utama,Jakarta – Pusat Kajian PertanianPangan dan Advokasi (PATAKA) menyelenggarakan webinar dengan tema “Outlook 2024: Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stok Beras Pemerintah, Amankah?”. Kegiatanwebinar dihadiri oleh unsur Pemerintahan, Akademisi, Praktisi, Pemerhati Pertanian, Kelompok Tani, jurnalis, Mahasiswa, dan Masyarakat. Hadir sebagai narasumber dalamwebinar tersebut, yakni: Maino Dwi Hartono, S.TP., MP. (Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional), Sonya Mamoriska, PhD. (DirekturTransformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG), dan Khudori (Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi PolitikIndonesia). Adapun kegiatan tersebut dimoderatori oleh Dr. Doni Yusri (Pengamat Pertanian, Dosen Pertanian IPB University).
Salah satu faktor penentu terpenuhinya kesejahteraanumum adalah tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Beras merupakan salah satu sumber pangan pokok masyarakatIndonesia. Ketersediaan maupun harga dari komoditas berasmenjadi hal penting untuk dijaga karena berkaitan denganketahanan pangan nasional. Berbagai upaya telah dilakukanpemerintah dalam rangka stabilisasi harga beras, salah satunyaadalah melakukan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) untuk komoditas beras oleh Perum Bulog. Adapun realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) untuk komoditas beras hingga 20 Maret 2024sebanyak 7.785 ton beras. (Perum Bulog, 2024). Namunternyata program tersebut belum cukup untuk menstabilkanharga beras di pasaran. Perlu upaya konkret dari Pemerintahselaku pemangku kebijakan untuk melakukan upayastabilisasi harga beras, baik jangka pendek maupun jangkapanjang. Harga komoditas beras yang selalu berfluktuasidapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkankeresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahansosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi.
Dalam sambutannya, Ferry Sitompul selaku KetuaPATAKA menyampaikan, “Harga beras merupakan salah satuindikator penting stabilitas ekonomi dan ketahanan pangannasional. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukupsignifikan. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilanrendah. PATAKA menganalisis secara singkat terkait Faktor Penyebab Gejolak Harga Beras di tahun 2024, di antaranya: fenomena el nino, bencana alam, kenaikan biaya Produksi, serta adanya hajatan politik Pemilu di tahun 2024”.
Dalam paparannya, Maino Dwi Hartono, S.TP., MP. (Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional) menjelaskan pentingnya menjaga stabilitaspangan khususnya komoditas beras, jagung, gula, dan bawangputih untuk mengantisipasi resiko gejolak pangan jelang hariraya Idul Fitri 2024 serta Pilkada Serentak. Produksi berasperiode Januari-Mei 2024 lebih rendah 1,55 juta ton atauturun 9,78% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Konsumsi beras periode Januari-Mei 2024 lebih tinggi 0,12 juta ton atau naik 0,94% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Neraca produksi-konsumsi periode Januari-Mei2024 sebesar 1,45 juta ton atau lebih rendah 1,67 juta ton (53,53%) dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, sebesar 5,32 (month–on–month) dengan andil sebesar 0,21% (month–on–month). Program Bantuan Pangan Beras efektifmenahan laju inflasi pangan, utamanya beras.
Badan Pangan Nasional telah berupaya melakukanstabilisasi harga beras, diantaranya dengan menyalurkan berasSPHP dan menyalurkan beras melalui Program Bantuan Pangan Beras Tahap I. Terkait penyaluran Beras SPHP, realisasi per 22 Maret 2024 sebesar 504.558 ribu ton denganwilayah penyaluran terbesar di Kanwil DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara terkait penyaluranberas melalui Program Bantuan Pangan Beras, Bantuan Pangan Beras yakni sebesar 10 kg per Kelompok PenerimaManfaat (KPM) diberikan kepada 22 Juta KPM melaluiPerum BULOG pada bulan Januari – Maret 2024. Bapanasjuga menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, adapun realisasiGPM bulan Januari-Maret sebanyak 2.720 kali pelaksanaan(Januari 463 kali, Februari 723 kali, dan Maret 1534 kali).
Sonya Mamoriska, PhD. (Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG) memaparkanbahwa El Nino yang terjadi sejak bulan November 2023 memberi efek signifikan pada produksi gabah dan berasnasional di tahun 2024 berupa rendahnya produksi pada saatketersediaan beras di pasaran umum sedang rendah, yaknipada triwulan I Tahun 2024. Perum BULOG menambahinstrumen stabilisasi harga di produsen melalui penjualanCBP di penggilingan. Tujuannya untuk meningkatkanintervensi pasar untuk dukung meredam kenaikan harga di rantai pasok beras serta meredam harga sejak awal rantaipasok. Perlu dipertimbangkan penambahan penugasanstabilisasi harga konsumen misal perpanjangan Program Bantuan Pangan selama 1 (satu) tahun penuh sebagai mitigasipengaruhnya tingginya harga di awal tahun 2024 dan perkiraan rendahnya produksi tahun 2024.
Lanjut Sonya, Perum Bulog mengusulkan kebijakanberupa Tata kelola pangan yang terintegrasi dari hulu hinggahilir. Kegiatan stabilisasi berupa pengadaan di produsen dan penyaluran di konsumen harus terintegrasi dan seimbang. Keduanya harus dilaksanakan rutin/tetap guna memberi efeknyata secara teknis dan psikologis di tengah masyarakat. Penyaluran yang rutin/tetap agar dapat diterapkan pada SPHP, Bantuan Pangan, dan program stabilisasi/bantuan panganlainnya. Manfaat dari penyaluran rutin/tetap oleh PerumBulog adalah 1) Memastikan adanya pengadaan rutinsehingga harga produsen terjaga; 2) Menjaga kualitas stokpangan di gudang; 3) Meningkatkan ketersediaan pangan di tengah masyarakat; serta 4) Mengurangi permintaanmasyarakat ke pasaran umum sehingga menjaga inflasipangan.
Perum Bulog berharap Perpres Nomor 125/2022 tentangPenyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dapatdisesuaikan untuk meningkatkan efektifitas stabilisasi. Usulanpenyesuaian tersebut terutama antara lain: 1) Penetapanjumlah CPP berdasarkan jangka waktu menengah dan/ataupanjang; 2) Penyelenggara CPP Diberikan uang muka untukpenyelenggaraan CPP dengan jaminan stok yang ada di PerumBulog serta penyediaan anggaran untuk dana investasimodernisasi dan digitalisasi penyelenggaraan CPP; 3) Penegasan penugasan jagung diperuntukan untuk Pakan; 4) Penetapan jumlah CPP berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan; 5) Penetapan Harga Pembelian CPP dan struktur biayanya ditetapkan Kepala Badan; dan 6)Penyaluran CPP berdasarkan rapat yang dipimpin oleh KepalaBadan.
Sedangkan Khudori (pegiat Asosiasi Ekonomi PolitikIndonesia (AEPI) berpendapat bahwa El Nino menjadi salah satu faktor penyebab harga beras naik, dimana El Nino membuat tanam di musim hujan yang biasanya dimulaiOktober mundur hampir dua bulan atau mundur ke Desember. Puncak tanam terjadi di Januari 2024. Panen akan mundur dan paceklik bertambah lama. Puncak panen padi pada 2022 dan 2023 terjadi di Maret, namun puncak panen pada 2024 diperkirakan terjadi di bulan April/Mei. Produksi berasJanuari-Mei 2024 diperkirakan 14,29 juta ton, angka tersebutlebih rendah dari periode yang sama pada 2023 yaknimencapai 15,84 juta ton beras. Surplus beras Januari-Mei 2024 diperkirakan hanya sebesar 1,45 juta ton, angka tersebutlebih rendah dari periode yang sama pada 2023, yaknimencapai 3,12 juta ton beras.
Khudori memberikan saran terkait stabilisasi harga dan ketersediaan beras oleh pemerintah, yakni dengan melakukan: 1) Penyesuaian HPP Gabah dan Beras, Harga gabah dan berasyang tinggi adalah cermin kenaikan ongkos produksi. Penyesuaian HPP Gabah dan Beras akan menjaga insentifproduksi petani serta memungkinkan Perum Bulog menyerap;2) Menimbang Ulang HET Beras, HET beras sebaiknyadiganti dengan “harga langit-langit” (ceiling price) yang tidakmengikat publik, tapi hanya mengikat pemerintah dan PerumBulog; 3) Mengefektifkan SPHP, perlu dicari saluran yang langsung menjangkau warga/konsumen akhir dengan skalamasif; 4) Sinergi Perpres 63/2017 dg Perpres 125/2022, yaknidengan mengintegrasikan Program Sembako dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
