Topik UU HPP

Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, mengimbau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar berhati-hati dalam menerapkan metode benchmarking industri dalam pemeriksaan pajak. Ia menekankan pentingnya transparansi, konteks bisnis, dan dialog terbuka antara fiskus dan wajib pajak untuk menjaga keadilan dan kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan nasional.

Berita Utama

Yulianto Kiswocahyono Minta DJP Hati-hati Terapkan Benchmarking Industri dalam Pemeriksaan Pajak

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 20 Oktober 2025 - 10:27 WIB

Senin, 20 Oktober 2025 - 10:27 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 22 Oktober 2025 — Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono,…

Berita Utama

Dilema Pemerataan Fiskal dalam Implementasi UU HPP

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 30 Juli 2025 - 11:56 WIB

Rabu, 30 Juli 2025 - 11:56 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 30 Juli 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang…

Artikel

Konsultan Pajak Belum Mendapat Perlindungan Hukum Seperti Profesi Lain

Artikel | Hukum | Opini | Senin, 21 Juli 2025 - 10:22 WIB

Senin, 21 Juli 2025 - 10:22 WIB

Oleh: Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP SUARA UTAMA – Konsultan pajak merupakan profesi yang memainkan peran strategis dalam sistem perpajakan nasional. Sebagai bagian dari…

Berita Utama

IWPI Dorong Revisi Aturan PPN Ekspor Tambang, Soroti Beban Restitusi

Berita Utama | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 18 Juni 2025 - 15:16 WIB

Rabu, 18 Juni 2025 - 15:16 WIB

SUARA UTAMA, Jakarta – Pada 18 Juni 2025, Penurunan realisasi penerimaan pajak nasional hingga Mei 2025 yang tercatat sebesar Rp683,3 triliun turun 10,14% dibandingkan…