Topik transparansi pajak

Ilustrasi refleksi dan musyawarah, menggambarkan situasi DJP yang tengah disorot setelah pencekalan eks Dirjen Pajak dan kebutuhan pembenahan internal.

Berita Utama

Eks Dirjen Pajak Dicekal, DJP Diminta Berbenah

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 25 November 2025 - 11:24 WIB

Selasa, 25 November 2025 - 11:24 WIB

SUARA UTAMA — Surabaya, 25 November 2025 — Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tindakan pencegahan ke luar negeri (cekal) terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak,…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Senior Tax Consultant dan Ketua Komite Fiskal KADIN Jawa Timur, terlihat di depan ruang Direktorat Penerimaan Pajak. Yulianto berperan penting dalam mendukung penerapan sistem Coretax, yang diharapkan dapat memperbaiki administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan fiskal di Indonesia.

Berita Utama

Dengan Coretax, Perusahaan Harus Siap Hadapi Deteksi Kesalahan Fiskal Secara Langsung di 2025

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 24 November 2025 - 15:22 WIB

Senin, 24 November 2025 - 15:22 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 24 November 2025 – Sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan sistem baru…

Ilustrasi perdebatan filsafat klasik menggambarkan dialektika antara hukum dan keadilan merefleksikan ambiguitas konsep “menguji kepatuhan” dalam pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12A PMK 15/2025.

Berita Utama

Ambiguitas Konsep ‘Menguji Kepatuhan’ dalam Pemeriksaan Pajak: Kritik terhadap Pasal 12A PMK 15/2025

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 8 November 2025 - 13:03 WIB

Sabtu, 8 November 2025 - 13:03 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 8 November 2025 Kebijakan terbaru Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 menuai perhatian dari kalangan…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur. Yulianto menilai pendekatan cooperative compliance yang disiapkan DJP akan memperkuat kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta mendorong transparansi dan pembinaan berkelanjutan di bidang perpajakan.

Berita Utama

DJP Siapkan Skema Cooperative Compliance untuk Wajib Pajak Besar Mulai Tahun Depan

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 5 November 2025 - 09:26 WIB

Rabu, 5 November 2025 - 09:26 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 5 November 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan terobosan baru dalam strategi pengawasan terhadap wajib pajak…

Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, mengimbau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar berhati-hati dalam menerapkan metode benchmarking industri dalam pemeriksaan pajak. Ia menekankan pentingnya transparansi, konteks bisnis, dan dialog terbuka antara fiskus dan wajib pajak untuk menjaga keadilan dan kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan nasional.

Berita Utama

Yulianto Kiswocahyono Minta DJP Hati-hati Terapkan Benchmarking Industri dalam Pemeriksaan Pajak

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 20 Oktober 2025 - 10:27 WIB

Senin, 20 Oktober 2025 - 10:27 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 22 Oktober 2025 — Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono,…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP menegaskan bahwa pajak harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Menurutnya, menakut-nakuti wajib pajak justru akan menurunkan kepercayaan publik. Kepatuhan akan tumbuh bila ada rasa keadilan serta transparansi dalam penggunaan penerimaan negara.

Bisnis

Yulianto Kiswocahyono: Pajak Butuh Kepastian Hukum, Bukan Tekanan

Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak boleh ditempuh dengan cara menekan…

Ilustrasi Pemerintah memperketat pengawasan perusahaan merugi melalui PP 55/2022 untuk mencegah praktik rekayasa pajak.

Ekonomi

Pemerintah Perketat Pengawasan Perusahaan Merugi, Cegah Rekayasa Pajak

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 22 September 2025 - 10:14 WIB

Senin, 22 September 2025 - 10:14 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 22 September 2025 – Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang berulang kali mencatat kerugian. Langkah ini dilakukan melalui Peraturan…

Ilustrasi politik menggambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan ekspresi penuh kesedihan, memegang hati merah yang hancur. Di latar belakang, tampak gedung Pengadilan Pajak yang kokoh dan sekelompok pengunjuk rasa yang mengangkat tangan sebagai simbol ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Ilustrasi ini mencerminkan ketegangan dan kekecewaan masyarakat terhadap ketidakadilan fiskal yang terus berkembang.

Ekonomi

Sri Mulyani dan Patah Hati Fiskal: Ketika Rasa Keadilan Terabaikan

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 4 September 2025 - 13:39 WIB

Kamis, 4 September 2025 - 13:39 WIB

Oleh: Rinto SetiyawanSUARA UTAMA – Jakarta, 4 September 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani menulis sebuah refleksi emosional di akun Facebook-nya, menyusul penjarahan rumah…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan kritis tentang kebijakan pajak Indonesia.

Ekonomi

Yulianto Kiswocahyono: Kebijakan Pajak yang Konsisten Kunci untuk Menarik Investasi di Indonesia

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:58 WIB

Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:58 WIB

Surabaya, 27 Agustus 2025 — Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak senior yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan…