Keadilan Pajak Arsip - Suara Utama ID

Topik Keadilan Pajak

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP di depan Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Berita Utama

Penulis Tak Lagi Dibebani Administrasi Pajak? Kemenekraf Mulai Lakukan Pembenahan

Selasa, 2 Desember 2025 - 14:11 WIB

SUARA UTAMA — Surabaya, 2 Desember 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) tengah mempercepat proses rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat berada di Tempat Sidang Pengadilan Pajak Surabaya.
Dalam pandangannya, Yulianto menekankan bahwa fiskus harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital dan melakukan pemeriksaan pajak berbasis bukti, bukan asumsi.

Berita Utama

Hakim Pengadilan Pajak Desak DJP Perbaiki Tata Kelola Pemeriksaan dan Pengawasan

Jumat, 7 November 2025 - 17:03 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 5 November 2025 – Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih cermat dan profesional…

Ilustrasi infografis bertema “Prinsip Substance Over Form!” menampilkan patung Dewi Keadilan (Lady Justice) sebagai simbol penegakan hukum yang adil dan berimbang, berdampingan dengan foto Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur.

Ekonomi

Pakar Pajak Dorong Pedoman Jelas dalam Penerapan Prinsip Substance Over Form

Senin, 27 Oktober 2025 - 10:16 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 27 Oktober 2025 – Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN)…

Ilustrasi hukum perpajakan: palu hakim dan buku Tax Law menggambarkan penegakan sanksi administrasi dan pidana dalam sistem perpajakan Indonesia. (SUARA UTAMA)

Berita Utama

Ne Bis In Idem di Persimpangan: Mengkritisi Tumpang Tindih Sanksi dalam UU KUP

Jumat, 3 Oktober 2025 - 14:49 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP menegaskan bahwa pajak harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Menurutnya, menakut-nakuti wajib pajak justru akan menurunkan kepercayaan publik. Kepatuhan akan tumbuh bila ada rasa keadilan serta transparansi dalam penggunaan penerimaan negara.

Bisnis

Yulianto Kiswocahyono: Pajak Butuh Kepastian Hukum, Bukan Tekanan

Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak boleh ditempuh dengan cara menekan…

utipan Eko Wahyu Pramono, anggota IWPI, yang menekankan kewajiban membayar pajak serta pentingnya asas keadilan dalam pemungutannya.

Ekonomi

Eko Wahyu Pramono: Pemerintah Tepat Tidak Menambah Beban Pajak 2026

Minggu, 7 September 2025 - 19:12 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 7 September 2025 – Anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Eko Wahyu Pramono, menilai keputusan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak…

Ekonomi

Sri Mulyani dan Patah Hati Fiskal: Ketika Rasa Keadilan Terabaikan

Kamis, 4 September 2025 - 13:39 WIB

Oleh: Rinto SetiyawanSUARA UTAMA – Jakarta, 4 September 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani menulis sebuah refleksi emosional di akun Facebook-nya, menyusul penjarahan rumah…

Foto ini menunjukkan Dharsono Irwan bersama tim kuasa hukumnya, merayakan kemenangan dalam sengketa pajak. Gambar ini menggambarkan keberhasilan tersebut, dengan Dharsono dan perwakilan hukumnya memberi jempol di depan gedung, menandai momen penting dalam kasus tersebut.

Ekonomi

Keadilan Pajak: Kemenangan Dharsono Irwan di Usia 82 Tahun

Jumat, 29 Agustus 2025 - 15:37 WIB

SUARA UTAMA- Lampung Selatan, 28 Agustus 2025 – Keadilan perpajakan kembali menjadi sorotan nasional setelah Dharsono Irwan, seorang warga senior, berhasil memenangkan serangkaian sengketa…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, menekankan pentingnya sosialisasi pengelolaan pajak mandiri untuk menghindari kebingungan di kalangan pejabat publik, seperti yang dibahas dalam Suara Utama 24 Agustus 2025.