Pemilik akun Facebook Panggung Sandiwara II bernama Dadang kini kembali menyoroti polemik jembatan Sungai Piring yang tak kunjung selesai atau menemukan solusi.
Beberapa hari yang lalu putra asli Inhil kelahiran Desa Belantaraya ini menampilkan postingan ketua DPRD Inhil yang sedang memuji Gubernur sampai Bupati di atas jembatan Sungai Piring ini seolah para kader terbaik Golkar itu berhasil menampilkan solusi atas polemik jembatan Sungai Piring tersebut pada tahun 2023 ini.
Namun beredar isu bahwa anggaran yang diwacanakan untuk pembangunan jembatan Sungai Piring ini dibatalkan, tentu ini menjadi pertanyaan publik, jika benar dibatalkan karna apa dan oleh siapa tentu penjelasannya harus lengkap.
Oleh sebab itu Panggung Sandiwara II minta Ketua DPRD tampil gentleman untuk memberikan informasi kepada publik khususnya untuk masyarakat Sungai Piring sendiri. Apalagi baru- baru ini beredar foto bahkan vidio yang menampakan kemirisan jembatan tersebut.
Tentu masyarakat khususnya Sungai Piring sangat menantikan penjelasan yang lengkap atas polemik jembatan Sungai Piring tersebut, mengingat ini sudah tahun 2023, maka penjelasannya harus lengkap jika dibatalkan pembangunannya demi apa dan karna apa, jika tidak dibatalkan kapan pengerjaannya dimulai? ini publik harus diberikan informasi yang akurat agar tidak menjadi asumsi liar. Ucap Dadang
Menurut Dadang pemilik akun Facebook Panggung Sandiwara II, sosok Ketua DPRD Inhil adalah sosok yang tepat untuk memberikan penjelasan kepada publik, sebab ia telah memulainya dengan mengukir kata indah di atas jembatan Sungai Piring.
Terkahir pria yang biasa disapa dengan nama Dadang ini mengingatkan pemerintah untuk segera menghadirkan solusi bagi jembatan tersebut sebab keadaan jembatan sekarang sangat memprihatinkan dan membahayakan penggunanya. Begitu juga untuk para Wakil Rakyat Dapil ini jangan tutup mata dengan keadaan yang miris ini dan jangan sampai ada korban berjatuhan baru para pejabat terkait menyibukkan diri.
Semoga masyarakat Inhil turut serta mengawal dan selalu tampil kritis terhadap kebijakan- kebijakan publik, sebab tidak banyak yang bisa kita harapkan dari jani-janji atau kontrol dari para wakil rakyat kita.
