Menemui Presiden, DPP LDII Laporkan Rencana Pelaksanaan Rakernas 2023

- Penulis

Sabtu, 5 Agustus 2023 - 11:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Jakarta (4/8). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan LDII sebagai ormas Islam, netral dalam Pemilu 2024. LDII bukan underbow partai manapun, namun mendorong warganya untuk melaksanakan hak politiknya.

KH Chriswanto menyatakan hal tersebut di depan para wartawan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (3/8), “Selain hak politik untuk dipilih, kami juga mendorong warga kami untuk memilih. Dan kami tegaskan, bahwa LDII berkomitmen menyukseskan agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai,” ujar KH Chriswanto Santoso didampingi Sekretaris Umum, Dody Taufik Wijaya.

Di hadapan Presiden Jokowi, ia juga melaporkan langkah LDII mewujudkan Pemilu aman dan damai. DPP LDII membuat komitmen bersama dengan PP Muhammadiyah, agar Pemilu tidak menciptakan polarisasi akibat politisasi identitas, “Kami dan PP Muhammadiyah memiliki komitmen yang kuat, agar warga kami tidak terpolarisasi akibat politik identitas atau komunikasi politik populis,” imbuh KH Chriswanto.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Menemui Presiden, DPP LDII Laporkan Rencana Pelaksanaan Rakernas 2023 Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kenetralan itu juga dijaga, dengan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, konsultasi tersebut sangat penting karena warga LDII juga banyak yang menjadi calon legislatif, “Jangan sampai masjid atau tempat ibadah menjadi tempat ajang kampanye, baik sebelum dan saat masa kampanye,” tuturnya.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan pelaksanaan Pemilu tersebut, juga sebagai upaya agar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada 7-9 November 2023 nanti, bersih dari unsur-unsur kampanye partai politik.

Sementara untuk persiapan Rakernas, KH Chriswanto menuturkan pihaknya melaporkan kepada Presiden Jokowi, untuk mengundang para pejabat negara, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pariwisata dan Ekomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementrian Agama, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan pihak-pihak lain.

BACA JUGA :  Kph Buka Acara pelatihan budidaya ikan yg diadakan Tropenbos indonesia & P2mkp

“Pembekalan dari para pejabat dan lembaga negara tersebut, kami jadikan materi menyusun rekomendasi, untuk langkah strategis organisasi, sekaligus memberikan arahan kepada warga LDII di seluruh Indonesia. Kegiatan akbar yang dihadiri 1.500 orang secara langsung dan akan disaksikan secara virtual di 500 lokasi di seluruh Indonesia,” ujar KH Chriswanto. Ia juga mengungkapkan, dalam Rakernas nanti meminta Presiden Jokowi meresmikan Gedung Serba Guna LDII, yang berlokasi di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, KH Chriswanto juga melaporkan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan “8 Program Kerja Pengabdian LDII untuk Bangsa”. Salah satunya adalah pondok-pondok pesantren terbesar yang bernaung di bawah LDII, telah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, termasuk Kantor DPP LDII. “Pondok-pondok pesantren kami, juga telah mengupayakan zero waste. Sampah diolah menjadi pupuk, budidaya magot, dan didaur ulang,” kata KH Chriswanto.

Dan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, LDII menggelar kerja bakti nasional, yang diikuti warga LDII di seluruh Indonesia. Kerja bakti nasional tersebut mengangkat tema “Kerja Bersama, Bakti untuk Negeri”.

“Warga kami di seluruh Indonesia membersihkan masjid, TPQ, lingkungan sekitar, tempat ibadah agama lain, pemakaman, pantai, sungai dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Agar peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi makin semarak dengan lingkungan bersih. Sekaligus mengkampanyekan bahwa gotong-royong merupakan nilai-nilai Pancasila yang harus menjadi karakter dan budaya bangsa,” pungkas KH Chriswanto Santoso.

Berita Terkait

Semarak HUT ke-45 Desa Rasau, Pawai Budaya Angkat Sejarah Transmigrasi
Diduga Tak Pernah Beres di 2024, Aris Kurniawan Tetap Dipercaya Kerjakan Proyek 2025 di Kelurahan Mampun
Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan
Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Desember 2025 - 11:02 WIB

Semarak HUT ke-45 Desa Rasau, Pawai Budaya Angkat Sejarah Transmigrasi

Minggu, 14 Desember 2025 - 05:23 WIB

Diduga Tak Pernah Beres di 2024, Aris Kurniawan Tetap Dipercaya Kerjakan Proyek 2025 di Kelurahan Mampun

Sabtu, 13 Desember 2025 - 22:45 WIB

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:56 WIB

Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Berita Terbaru

Gambar Kegiatan Jambore Pos Yandu Kabupaten Subang 2025 – Sabtu, 13/12/2025.

Berita Utama

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Des 2025 - 22:45 WIB

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB