SUARA UTAMA, Jakarta (16/2). Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, yang merupakan tulang punggung bangsa Indonesia harus netral dalam berpolitik, seperti halnya TNI/Polri. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya, di Jakarta, pada Rabu (15/2).
“Selain TNI/Polri, saat ini kekuatan besar lainnya adalah pegawai negeri. Pegawai negeri itu harus netral karena bisa berbahaya kalau tidak netral. Maka kekuatan-kekuatan bangsa lainnya termasuk Muhammdiyah, NU, LDII dan lain sebagainya juga harus netral,” tutur Suhajar.
Ia berpendapat, kekuatan-kekuatan sipil tersebut, identitas organisasinya harus demi negara bukan demi partai. Namun, meskipun identitasnya demi negara, ormas Islam harus memberikan kebebasan kepada warganya, untuk memilih siapapun berdasarkan pengamatan mereka. Dan didorong untuk netral aktif karena berbeda pilihan merupakan hal biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sama juga dengan LDII, soal nanti Pak Ketum memilih berbeda dengan yang lain, itu soal lain. Karena berbeda pilihan itu sesuatu yang biasa. Tapi tetap kekompakan dan kenetralan harus jalan. Berdebat memilih salah satu itu biasa, tapi organisasinya tidak boleh terombang-ambing,” tambahnya.
Menurutnya, organisasi-organisasi tertentu seperti TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ormas Islam hanya bersandar pada negara. Untuk itu, dibutuhkan kedewasaan berorganisasi. “Ini adalah salah satu tantangan dalam berorganisasi, Ini membutuhkan kedewasaan berorganisasi yaitu menghormati kenetralan organisasi. Tapi juga memberikan akses kepada warganya untuk memberikan pilihan pada siapa dukungannya. Ini sebenarnya luar biasa,” tutupnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan, LDII mendorong warganya untuk netral aktif dalam berpolitik. “Bahkan saya sebagai ketua umum sendiri tidak boleh merangkap jabatan politik. Netral dalam arti tidak berpihak pada golongan tertentu, memberikan hak sepenuhnya sebagai hak dasar manusia kepada warga LDII dan kami meminta untuk aktif dalam menyukseskan Pemilu,” ungkapnya.
KH Chriswanto menambahkan, LDII secara institusi tidak memihak siapapun. Hal itu sebagai bentuk netral aktif yang dibangun LDII dalam menyukseskan perhelatan lima tahunan itu. “Kami berkomitmen, menuju Rakernas ini kami akan mendukung pemerintah untuk pelaksanaan pemilu yang damai. Maka kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi dalam menciptakan situasi politik ke depan ini damai sehingga tidak mengorbankan umat,” paparnya.
KH Chriswanto menambahkan, pembinaan umat jangan sampai kalah dengan ajang lima tahunan. “Untuk itu, kami minta Kemendagri untuk memberikan pengarahan ke warga LDII tentang politik damai sehingga kondisi seperti apapun tetap kondusif. Apapun yang terjadi, umat jangan sampai terbawa,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, KH Chriswanto melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan LDII. Termasuk, LDII akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada September 2023 mendatang. “Kami meminta arahan dari Kemendagri, bukan hanya terkait kondisi sekarang. Namun juga terkait rencana kami akan mengadakan Rakernas pada awal September nanti,” urainya.
KH Chriswanto mengapresiasi kepada Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang telah memberikan materi pada saat Munas IX, yang dilaksanakan pada April 2021 lalu. Dalam kesempatan itu, Suhajar Diantoro menegaskan akan mendukung penuh acara “Road to Rakernas LDII 2023”.
“Kami minta dukungan Kemendagri supaya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang damai untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulilah Pak Sekjen mendukung penuh,” tutupnya.
