Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lumajang Dinilai Lamban

- Publisher

Selasa, 11 Maret 2025 - 06:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ilustrasi (gambar)

Foto : Ilustrasi (gambar)

SUARA UTAMA, Lumajang – Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, masih belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak dilaporkan pada 15 Januari 2025. Laporan Polisi dengan nomor LP/B/4/1/2025/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR telah diajukan oleh pihak keluarga korban, namun hingga kini pihak Polres Lumajang dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Hingga saat ini, belum ada penangkapan terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

Menurut keterangan orang tua korban, meskipun laporan telah masuk lebih dari sebulan yang lalu, belum ada perkembangan berarti dalam proses penyelidikan. Pihak keluarga mengaku kecewa dengan lambatnya penanganan kasus ini dan berharap agar aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas untuk memberikan keadilan bagi korban.

BACA JUGA :  Wakil Walikota Palangkaraya Dukung Penuh Sekolah Alam Alqonita: Milad ke-21 Ditandai Penanaman Pohon

“Kami sudah melaporkan sejak tanggal 15 Januari 2025, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap polisi segera menangkap pelaku dan memberikan keadilan bagi anak kami,” ujar orang tua korban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, pada tanggal 15 Januari 2025, korban telah menjalani tes visum di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang sebagai bagian dari proses penyelidikan. Namun, hingga kini orang tua korban belum menerima hasil visum tersebut, meskipun telah beberapa kali meminta kepada pihak Polres Lumajang. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan masyarakat mengenai lambannya penanganan kasus oleh aparat kepolisian polres lumajang.

BACA JUGA :  Laporan Dugaan Penganiayaan di Masjid Mapolda Sulsel Masih Menunggu Perkembangan

Orang tua korban baru menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polres Lumajang pada 8 Maret 2025, atau hampir dua bulan setelah laporan pertama kali dibuat. Hal ini semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa penanganan kasus ini berlangsung lamban dan kurang transparan.

Kasus ini telah menjadi perhatian khusus DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang, DPW LSM LIRA Propinsi Jawa Timur,  dan juga DPP LSM LIRA Indonesia yang turut menyuarakan keprihatinan mereka. Beberapa aktivis perlindungan anak juga menyoroti perlunya percepatan penanganan kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak di bawah umur.

BACA JUGA :  HPN 2026 dan Semangat Kesetaraan Dalam Ekosistem Pers Nasional
Foto : Konferensi pers bersama Gubernur LSM LIRA DPW Propinsi Jawa Timur
Foto : Konferensi pers bersama Gubernur LSM LIRA DPW Propinsi Jawa Timur

DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Wakil Bupati DPD LIRA Kabupaten Lumajang, Dendik Zeldianto, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan bahwa keadilan bagi korban bisa ditegakkan.

Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum serta pemerintah daerah. Publik menantikan langkah konkret dari Polres Lumajang untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan adil.

http://www.suarautama.id

Penulis : Hadi

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Posbankum Jadi Jembatan Keadilan, Bapelkum dan BNN Ajak Warga Lawan Narkoba
Aliansi Lingkungan Soroti Rencana PT Conch di Barru
Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM
Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)
Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh
Lapas Kelas IIB Bangko dan BPS Merangin Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Jelang HUT Bhayangkara ke-80, Polres Maros Ziarah ke TMP Maccopa
Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang
Berita ini 205 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 03:03 WIB

Posbankum Jadi Jembatan Keadilan, Bapelkum dan BNN Ajak Warga Lawan Narkoba

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:43 WIB

Aliansi Lingkungan Soroti Rencana PT Conch di Barru

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:21 WIB

Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM

Selasa, 23 Juni 2026 - 18:45 WIB

Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:45 WIB

Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh

Berita Terbaru

Berita Utama

Aliansi Lingkungan Soroti Rencana PT Conch di Barru

Selasa, 23 Jun 2026 - 21:43 WIB