SUARA UTAMA – Banten. Pelantikan kabinet merah putih dibawah presiden Prabowo Subianto dan wakil Gilang Rakabuming Raka periode 2024-2029, sudah resmi dilantik 21 Oktober 2024 di Istana Negara Jakarta. Banyak wajah-wajah baru yang menjadi menteri termasuk para wakil menterinya, konfigurasi departemen kementerianpun berubah, ada yang bertambah, ada juga yang dipecah menjadi beberapa bagian.
Diantara kementerian yang ada, kementerian yang sangat penting dan menentukan perjalanan bangsa Indonesia adalah kementerian Pendidikan RI. Karena didalam kementerian ini proses pembentukan karakter, kepribadian, sikap dan akademik anak bangsa ditempa dalam institusi pendidikan yang nantinya akan menjadi para pemimpin bangsa selanjutnya bagi negara Indonesia ke depan.
Untuk mengetahui lebih jauh pandangan masyarakat mengenai kementerian Pendidikan RI, suara utama menemui salah satu warga Indonesia, seorang akademisi pada program studi teknik informatika, Dr. Zulkifli, S.Kom.M.Kom salah satu akademisi yang berpengalaman dan telah lama mengabdikan dedikasinya untuk pendidikan. Kesehariannya adalah sebagai salah satu dosen tetap pada Program studi Teknik Informatika Universitas La Tansa Mashiro ( Unilam) Banten. rabu 30/10/2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kementerian pendidikan RI, dibagi dua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kabinet merah putih banyak orang yang mengatakan sebagai kabinet gemuk, ada beberapa penambahan Departemen kementerian, konsekuensinya diikuti dengan penambahan sumber daya manusia yang ada. Mudah-mudahan ada perubahan signifikan dari kabinet Indonesia Maju era Jokowi pada kabinet Merah Putihnya Prabowo. Dunia pendidikan sempat terpukul, ketika wabah penyakit covid-19 terjadi kekurangan kegiatan pendidikan terutama apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang berdampak pada kemalasan peserta didik untuk belajar, sehingga mutu pendidikan mengalami penurunan. Hal ini saya rasakan langsung dilapangan baik sebagai Kaprodi maupun sebagai dosen.
Mengenai kurikulum Merdeka Belajar Nadim Makarim. Regulasi-regulasi berupa peraturan setingkat menteri yang dibuat oleh Nadim Makarim tidak jelas. Sepertinya Nadim Makarim tidak memahami esensi pendidikan terutama manajemen pendidikan, salah satunya dibuat konsep kurikulum Merdeka Belajar. Dalam proses pembelajaran mahasiswa dengan sistem online-off line, apabila saya perhatikan tidak menyentuh dasar materi perkuliahan dengan baik. Salah satunya ketika proses perkuliahan berlangsung banyak mahasiswa yang off camera atau tutup tampilan kamera profilnya, dalam hal ini saya melihat tidak ada keseriusan mahasiswa untuk belajar dan cenderung malas konsep online-offline ini hanyalah sebagai syarat seolah-olah hadir. Kurikulum yang dibuat era Nadim Makarim membuat ribet tidak maksimal, saya mengalami langsung dalam proses penyusunan kurikulum bagaimana saya harus menkonversi matakuliah-matakuliah keilmuan dengan aspek-aspek kegiatan yang sifatnya praktik. Kurikulumnya lebih banyak ke kegiatan praktikal, lulusan perguruan tinggi diarahkan langsung sebagai pekerja. Padaha kita tahu sendiri pendidikan tinggi tidak murni sebagai praktisi, namun ada keseimbangan antara teoritisi dan praktisi.
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah. Prof.Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, M,Sc.Ph.D dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M,Ed adalah dua orang yang ditunjuk oleh Prabowo untuk menahkodai pendidikan di Indonesia. Keduanya berlatar belakang akademis dan memahami tentang konsep pendidikan yang seharusnya, rekam jejaknya baik prestasi dan dedikasinya sudah terbukti. Khusus untuk Prof Satryo adalah merupakan orang lama yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi, terakhir jabatannya adalah sebagai Dirjen pendidikan Tinggi. Minimal beliau memahami konsep besar pendidikan tinggi ke depan. Prof Abdul Mu’ti dapat mengembalikan ujian nasional sebagai evaluasi proses belajar mengajar, termasuk masalah zonasi penerimaan siswa baru pada tingkat menengah yang selama ini tidak jelas parameternya. Saya berharap kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, dengan kualifikasi yang saya sebutkan diatas, rasanya Presiden Prabowo tepat memilih kedua guru besar tersebut.
Kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar, Menengah. “Kebijakan yang pro rakyat” harus dibuat dengan konsep yang jelas, terarah, relevan mampu memberikan luaran peserta didik yang senantiasa menyeimbangkan antara kemampuan akademis dan non akademis, mampu membaca perkembangan zaman, artinya tetap senantiasa adaptasi pada perkembangan teknologi apapun, karena tuntutannya seperti itu. Mempunyai karakter, kepribadian serta dilandasi oleh agama dan Etika yang baik. Berikan bea siswa bagi mahasiswa atau siswa yang berprestasi, gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa dan siswa yang tidak mampu, berikan layanan pendidikan yang sama dan adil bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan yang sama, adil dan merata untuk semua wilayah Indonesia. Berikan kesejahteraan yang baik dan maksimal bagi seluruh guru dan dosen, berikan pula penghargaan yang layak bagi semua guru dan dosen atas pencapaian dedikasi, loyalitas dan prestasinya. Berikan pula kesempatan jenjang karir bagi guru dan dosen tanpa aturan birokrasi yang ribet dan menyulitkan. Rumusannya seperti apa, minimal hal-hal tadi yang saya sampaikan melalui media Suara Utama ini menjadi representasi atau mewakili suara rakyat seluruh Indonesia dalam dunia pendidikan. jangan sebaliknya, suatu kebijakan dibuat sifatnya coba-salah (try-error) karena yang menjadi korban adalah rakyat, terutama anak bangsa seluruh Indonesia.
Penulis : Agus Budiana
Editor : Redaksi Suara Utama
Sumber Berita : Dr. Zulkifli, S.Kom.M.Kom