SUARA UTAMA,Merangin– Gelombang keluhan petani jagung di Kabupaten Merangin terus menguat. Hasil panen program ketahanan pangan desa yang sejak awal digadang-gadang akan diserap Bulog, kini justru banyak ditolak dengan berbagai alasan.
Di lapangan, sejumlah petani dan kepala desa di wilayah Tabir Ulu mengaku kecewa karena jagung yang sudah dipanen tidak kunjung diterima pihak Bulog Merangin. Padahal, penanaman jagung tersebut dilakukan melalui program pemerintah dengan semangat besar untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat desa.
Namun kenyataannya, saat panen tiba, para petani justru kebingungan. Salah satu petani mengeluhkan kondisi tersebut kepada media ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jagung kito tadi sudah dites kadar airnyo, kadar air udah 10 persen. Kini alasannyo jagung berjamur lagi katonyo bg. Kalau dak bisa dijual ke Bulog, mau dijual kemano lagi ni jagung yo bg?” keluh petani.
Keluhan ini semakin tajam setelah muncul pernyataan dari salah seorang pegawai kecamatan yang menyebut bahwa selama ini Bulog diduga tidak pernah turun langsung memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada petani terkait standar kadar jagung yang bisa diterima.
Menurutnya, petani minim pengetahuan soal ketentuan teknis seperti kadar air, kualitas, hingga standar penerimaan Bulog.
“Bulog ini tidak pernah turun ke petani-petani. Harusnya mereka jelaskan kalau kadarnya seperti ini, harus begini, tidak begitu. Selama ini tidak pernah turun. Giliran petani bawa hasil pertaniannya ditolak-tolak. Bulog bilang jamur, tapi sebelumnya tidak ada dijelaskan ke petani harusnya seperti apa,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menambah kuat dugaan bahwa persoalan ini bukan semata kualitas panen, tetapi juga lemahnya komunikasi dan pembinaan dari pihak Bulog kepada masyarakat.
Akibat penolakan yang berulang, kini banyak petani terpaksa menjual jagung mereka kepada tengkulak. Ironisnya, harga yang diberikan tengkulak justru lebih tinggi dibanding harga Bulog.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar: jika Bulog tidak aktif hadir di lapangan dan hanya menolak saat panen datang, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Pegawai kecamatan tersebut menegaskan bahwa banyak warga dari sejumlah desa akhirnya memilih jalur tengkulak karena tidak ada kepastian dari Bulog.
“Pada intinya banyak warga dari sejumlah desa jagungnya ditolak, alhasil lari ke tengkulak. Dan untuk diketahui, harga tengkulak juga lebih tinggi daripada Bulog. Ini yang dikeluhkan kepala desa,” lanjutnya.
Sejumlah kepala desa bahkan menyatakan, jika kondisi seperti ini terus terjadi, program pertanian jagung ketahanan pangan bisa dihentikan ke depannya. Sebab, petani tidak mungkin terus menanam jika hasil panen tidak memiliki pasar yang jelas.
“Kalau seperti ini, lebih baik hentikan saja tanam jagung. Karena tidak ada tempat besar untuk menjual,” ungkap warga di lapangan.
Masyarakat berharap Bulog Merangin tidak hanya hadir di meja penerimaan, tetapi juga aktif turun ke lapangan melakukan sosialisasi, pembinaan, serta memberikan standar yang jelas sejak awal agar petani tidak bingung.
Jika petani terus dibiarkan berjalan tanpa arahan, maka program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi beban dan kekecewaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bulog Merangin belum memberikan keterangan resmi kepada Media ini terkait keluhan petani tersebut. Meski demikian, media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak terkait.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
