Excavator Untuk PETI Milik Gepeng Porak Porandakan Lahan di Desa Rasau, Warga Lapor ke Polda 

- Penulis

Senin, 12 Mei 2025 - 09:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Merangin – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat jenis excavator di Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, kembali menuai sorotan tajam.

Pasalnya, harapan akan penegakan hukum yang lebih tegas justru dinilai kian jauh panggang dari api.

Hal ini disampaikan oleh salah satu warga setempat Supriyadi Lubis, Ia menilai situasi di lapangan justru menunjukkan pembiaran terhadap praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum secara terang-terangan.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Excavator Untuk PETI Milik Gepeng Porak Porandakan Lahan di Desa Rasau, Warga Lapor ke Polda  Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya Sejak Setahun ini aktivitas PETI mulai merambah ke Desa Rasau, dikarenakan lokasi desa lain sudah habis, makanya beberapa pelaku PETI melakukan Aktivitas di lahan Desa Rasau yang dulu dianggap tidak ada emasnya namun kini sudah merajalela salah satunya adalah Alat Berat Excavator milik Gepeng yang di gunakan untuk PETI di wilayah tersebut dengan system sewa rental kepada pelaku PETI,” demikian katanya

BACA JUGA :  Anton Goo Pimpinan Baru IPMANAPANDODE Jogja dan Solo

Supriyadi juga menyayangkan lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah daerah dalam menghentikan praktik PETI. Menurutnya, seolah ada kompromi terselubung yang membuat aktivitas tambang ilegal terus berlangsung tanpa rasa takut dari para pelaku akan penegakan hukum.

“Terkait dengan Maraknya aktivitas PETI di Desa Rasau ini tadi kami sudah membuat Laporan Pengaduan ke Polda Jambi, dan berharap ada penindakan dari Aparat Penegak Hukum, Kalau hukum tidak lagi ditegakkan, lalu kepada siapa masyarakat bisa berharap? Ini bukan sekadar kelalaian, tapi potensi pembiaran yang sistemik,” kata Supriyadi Lubis

Penulis : Ady Lubis

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Solidaritas Peduli Jila Gelar Aksi Damai di DPRK Mimika
PT Arion Indonesia Uji Materi Pasal 78 UU Pengadilan Pajak ke MK
Proyek Jalan Usaha Tani di Desa Rantau Bayur Jadi Sorotan, Warga Minta Audit Menyeluruh
Gelar Reses, Petrus Goo Siap Perjuangkan Aspirasi Demi Kesejahteraan Masyarakat
Negara Hadir: Bupati Subang Jenguk Dua Warga Penderita Tumor di Ciasem, Biaya Medis Ditanggung Pemda
PGRI Padang Pariaman Salurkan Bantuan ke Murid dan Warga Terdampak Banjir
Warga Kampung Baruh Resah, Bantuan BLT Diduga Dipungut Oknum Ketua PKH Sebesar Rp100 Ribu
Semarak HUT ke-45 Desa Rasau, Pawai Budaya Angkat Sejarah Transmigrasi
Berita ini 423 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Desember 2025 - 18:17 WIB

Solidaritas Peduli Jila Gelar Aksi Damai di DPRK Mimika

Rabu, 17 Desember 2025 - 08:58 WIB

PT Arion Indonesia Uji Materi Pasal 78 UU Pengadilan Pajak ke MK

Selasa, 16 Desember 2025 - 13:17 WIB

Proyek Jalan Usaha Tani di Desa Rantau Bayur Jadi Sorotan, Warga Minta Audit Menyeluruh

Senin, 15 Desember 2025 - 22:05 WIB

Gelar Reses, Petrus Goo Siap Perjuangkan Aspirasi Demi Kesejahteraan Masyarakat

Senin, 15 Desember 2025 - 14:04 WIB

Negara Hadir: Bupati Subang Jenguk Dua Warga Penderita Tumor di Ciasem, Biaya Medis Ditanggung Pemda

Senin, 15 Desember 2025 - 10:27 WIB

PGRI Padang Pariaman Salurkan Bantuan ke Murid dan Warga Terdampak Banjir

Minggu, 14 Desember 2025 - 19:23 WIB

Warga Kampung Baruh Resah, Bantuan BLT Diduga Dipungut Oknum Ketua PKH Sebesar Rp100 Ribu

Minggu, 14 Desember 2025 - 11:02 WIB

Semarak HUT ke-45 Desa Rasau, Pawai Budaya Angkat Sejarah Transmigrasi

Berita Terbaru

Berita Utama

Solidaritas Peduli Jila Gelar Aksi Damai di DPRK Mimika

Rabu, 17 Des 2025 - 18:17 WIB

Komisaris PT Arion Indonesia, Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP (kiri), mengikuti sidang pendahuluan pengujian materiil Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak secara daring di Mahkamah Konstitusi

Berita Utama

PT Arion Indonesia Uji Materi Pasal 78 UU Pengadilan Pajak ke MK

Rabu, 17 Des 2025 - 08:58 WIB