Beban Berat Fiskal, Anggaran Belanja Pemko Padang 2026 Dirasionalisasi

- Publisher

Rabu, 1 Oktober 2025 - 14:20 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

Padang, 1 Oktober 2025 —
Pemerintah Kota Padang memastikan akan melakukan langkah rasionalisasi dan pemangkasan belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan, TKD Kota Padang tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp1,393 triliun, menurun sekitar Rp459 miliar (24,8%) dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah Rp1,852 triliun.

Dua pos besar yang terdampak langsung adalah:

Dana Alokasi Umum (DAU) dengan potensi penurunan sekitar Rp328 miliar, dan

Dana Gaji PPPK yang diperkirakan berkurang sekitar Rp115 miliar.

Kondisi ini menyebabkan Pemko Padang mengalami kekurangan dana hingga Rp400 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional pemerintahan, dan pembangunan.

“Situasi ini menjadi beban cukup berat bagi keuangan daerah. Karena itu, penyampaian Nota RAPBD 2026 ke DPRD ditunda sementara untuk dilakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal yang ada,” ujar pejabat terkait dalam rapat bersama SKPD dan camat.

BACA JUGA :  Mendekatkan Buku Kepada Pembacanya

—

Langkah yang Akan Ditempuh Pemko Padang

1. Rasionalisasi belanja rutin untuk memastikan prioritas hanya pada program strategis dan pelayanan dasar masyarakat.

2. Efisiensi operasional pemerintahan guna mengurangi pemborosan anggaran.

3. Mencari alternatif pendanaan melalui skema kerjasama dengan pihak swasta, CSR, maupun bantuan khusus pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Ahmad Fahmi Soroti PKS "Nakal" di Merangin, Desak Pemkab Bertindak Tegas Perjuangkan Harga TBS Sawit

4. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan fiskal untuk menjaga kepercayaan publik.

 

—

Komitmen Pemerintah Kota

Pemko Padang menegaskan bahwa meskipun ada pemangkasan, pelayanan publik di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama.

“Rasionalisasi bukan berarti melemahkan pembangunan, tetapi justru menata agar anggaran lebih tepat sasaran. Kami berkomitmen menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegasnya.

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita: Tim wartawan

Berita Terkait

Bapelkum Bitung dan UNKLAB Perkuat Kolaborasi Edukasi Hukum melalui Webinar KUHP Baru
Jalan Provinsi Tak Terurus, Roni Sentil Pemerintah: Jangan Ingat Rakyat Saat Butuh Suara
Poltera Hadirkan e-Khitan Florence, Dorong Digitalisasi Layanan Kesehatan di Griya Sehat Florence Sumenep
Perkuat Keteguhan Hati, Lapas Bangko Gelar Yasinan Bersama Warga Binaan
Vonis Ringan Terhadap Terdakwa Pemalsuan SK ASN di Gresik
Jasat Korban KKM KM Virgo Transport 8 Warga Lamongan di Laut Jawa Berhasil Dievakuasi
Miris, Oknum KS Diduga Membuat Pengumuman Melalui Group Whatsap, Perihal Indikasi Dugaan Praktek Pungli di SDN Sebaung 1.
Bapelkum Bitung Kupas KUHP Nasional, dari Kohabitasi hingga Tujuan Pemidanaan
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 23:12 WIB

Bapelkum Bitung dan UNKLAB Perkuat Kolaborasi Edukasi Hukum melalui Webinar KUHP Baru

Kamis, 24 September 2026 - 21:37 WIB

Jalan Provinsi Tak Terurus, Roni Sentil Pemerintah: Jangan Ingat Rakyat Saat Butuh Suara

Kamis, 24 September 2026 - 21:09 WIB

Poltera Hadirkan e-Khitan Florence, Dorong Digitalisasi Layanan Kesehatan di Griya Sehat Florence Sumenep

Kamis, 24 September 2026 - 19:35 WIB

Perkuat Keteguhan Hati, Lapas Bangko Gelar Yasinan Bersama Warga Binaan

Kamis, 24 September 2026 - 11:07 WIB

Vonis Ringan Terhadap Terdakwa Pemalsuan SK ASN di Gresik

Berita Terbaru

Berita Utama

Vonis Ringan Terhadap Terdakwa Pemalsuan SK ASN di Gresik

Kamis, 24 Sep 2026 - 11:07 WIB

https://mancingjitu.com/