Suarautama.id | Makassar– Proses seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap lahirnya kepemimpinan baru yang mampu melakukan pembenahan menyeluruh, publik justru menaruh kekhawatiran terhadap kemungkinan masuknya kepentingan tertentu dalam proses seleksi yang sedang berlangsung.
Seleksi direksi PDAM Makassar tidak lagi dipandang sekadar agenda pergantian pejabat atau pengisian jabatan kosong. Lebih dari itu, proses ini dianggap sebagai momentum penting untuk menentukan masa depan perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan paling mendasar masyarakat, yakni pelayanan air bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, setiap tahapan seleksi kini mendapat sorotan tajam dari masyarakat, pemerhati kebijakan publik, hingga berbagai elemen yang selama ini mengikuti perkembangan tata kelola Perumda Air Minum Kota Makassar.
Publik menilai bahwa siapa pun yang nantinya duduk di kursi direksi akan memegang kendali atas arah kebijakan perusahaan, kualitas pelayanan kepada pelanggan, pengelolaan keuangan perusahaan, hingga keberlangsungan berbagai program strategis yang menyangkut jutaan warga Kota Makassar.
Harapan besar muncul setelah Pemerintah Kota Makassar melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri dalam Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Kehadiran pemerintah pusat dianggap dapat menjadi instrumen pengawasan yang memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan objektif, profesional, transparan, serta terbebas dari praktik titipan kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Namun demikian, masyarakat tetap mengingatkan agar Tim Seleksi tidak lengah terhadap berbagai upaya intervensi yang berpotensi mencederai proses pencarian figur terbaik.
Istilah “masuk angin” yang ramai diperbincangkan publik menjadi simbol peringatan agar para penyeleksi tidak terpengaruh tekanan, lobi, atau kepentingan tertentu yang berupaya meloloskan kandidat-kandidat bermasalah ke posisi strategis perusahaan daerah.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa nama yang disebut-sebut lolos ke tahapan berikutnya diketahui bukan figur baru dalam dinamika pengelolaan perusahaan daerah maupun birokrasi pemerintahan.
Sebagian di antaranya pernah menjadi sorotan publik karena kebijakan kontroversial, polemik tata kelola, hingga berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Apakah proses seleksi benar-benar akan menghasilkan pemimpin baru yang membawa perubahan, atau justru menjadi pintu masuk bagi kembalinya figur-figur lama yang selama ini dianggap sebagai bagian dari persoalan yang membelit perusahaan?
Masyarakat menilai bahwa seleksi direksi tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan teknis, pengalaman birokrasi, kemampuan mempresentasikan program kerja, maupun kepiawaian menjawab pertanyaan saat wawancara.
Lebih dari itu, penelusuran rekam jejak harus dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan tanpa kompromi.
Integritas, moralitas, kepatuhan terhadap hukum, komitmen terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta keberanian melakukan reformasi harus menjadi indikator utama dalam menentukan siapa yang layak memimpin PDAM Makassar.
Publik juga mengingatkan bahwa jabatan direksi bukanlah hadiah politik maupun bentuk penghargaan atas kedekatan dengan kekuasaan.
Posisi tersebut merupakan amanah besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Perumda Air Minum Kota Makassar bukan perusahaan biasa. Lembaga ini mengelola distribusi air bersih yang menjadi kebutuhan pokok jutaan warga.
Setiap kebijakan yang diambil direksi akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan pelanggan, stabilitas keuangan perusahaan, perluasan jaringan pelayanan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Karena itu, kesalahan dalam memilih pemimpin dapat membawa konsekuensi panjang yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna layanan.
Banyak kalangan menilai bahwa PDAM Makassar membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melakukan perubahan fundamental.
Perusahaan daerah tersebut dinilai masih menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, modernisasi sistem, penguatan tata kelola, hingga peningkatan kepercayaan pelanggan.
Tantangan tersebut tidak mungkin diselesaikan dengan pola kepemimpinan lama yang selama ini dianggap belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar.
Karena itu, publik berharap proses seleksi kali ini benar-benar menjadi pintu masuk reformasi total di tubuh Perumda Air Minum Kota Makassar.
Masyarakat tidak menginginkan seleksi ini hanya menjadi ajang daur ulang pejabat atau tempat berlabuhnya kembali figur-figur yang selama ini dianggap gagal menghadirkan perubahan signifikan.
Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah pemimpin baru yang memiliki keberanian mengambil keputusan, bersih dari persoalan integritas, memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai visi besar dalam membangun perusahaan yang sehat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sorotan juga mengarah kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang nantinya memiliki peran strategis dalam menentukan keputusan akhir.
Publik berharap keputusan yang diambil tidak semata mempertimbangkan aspek administratif atau kedekatan personal, melainkan berdasarkan hasil evaluasi objektif terhadap kapasitas, integritas, dan rekam jejak para kandidat.
Sebab keputusan tersebut akan menjadi penentu arah masa depan perusahaan sekaligus menjadi ukuran keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan reformasi tata kelola BUMD.
Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat, pesan yang berkembang di ruang publik terdengar sederhana namun memiliki makna mendalam.
“Jangan pilih mereka yang hanya pandai berbicara di ruang wawancara. Pilihlah mereka yang mampu mempertanggungjawabkan rekam jejaknya di hadapan hukum, masyarakat, dan sejarah pengelolaan PDAM Makassar.”
Pesan tersebut menjadi refleksi dari harapan masyarakat yang menginginkan lahirnya kepemimpinan baru yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kelompok tertentu.
Kini seluruh mata tertuju pada Tim Seleksi dan Pemerintah Kota Makassar.
Apakah proses ini akan melahirkan figur pembaharu yang mampu membawa PDAM Makassar menuju tata kelola modern, profesional, dan transparan?
Ataukah justru kembali mengulang cerita lama yang selama bertahun-tahun menjadi beban perusahaan dan mengecewakan harapan masyarakat?
Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, publik sedang mengawasi. Dan kali ini, masyarakat berharap tidak ada lagi ruang bagi kompromi terhadap integritas dalam menentukan masa depan Perumda Air Minum Kota Makassar.
