SUARA UTAMA – Jakarta, 17 November 2025 – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyinggung dunia media dengan menyebut “jurnalis sekarang mingkem, ekonomi malah tambah lemah” menuai respons dari berbagai kalangan. Kritik tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan persoalan fundamental yang dihadapi ekonomi nasional. Pernyataan itu juga memunculkan pertanyaan publik mengenai apakah pelemahan ekonomi benar-benar terkait dengan sikap media atau justru berasal dari tata kelola fiskal yang belum optimal.
Penolakan Pembentukan BPN Menjadi Sorotan
Sejumlah pengamat menyoroti sikap Menkeu yang menolak pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), salah satu agenda reformasi fiskal prioritas Presiden Prabowo–Gibran. BPN dirancang sebagai lembaga independen yang memisahkan fungsi penerimaan negara dari fungsi belanja, sehingga pengawasan fiskal dapat berjalan lebih objektif. Penolakan tersebut dinilai sebagian pihak tidak sejalan dengan arah kebijakan presiden dan kebutuhan reformasi manajemen penerimaan negara.
Masalah Pemisahan Fungsi Keuangan Negara
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Rinto Setiyawan, S.H., berpendapat bahwa persoalan utama bukan berada pada dunia media, tetapi pada belum tegasnya pemisahan fungsi bendahara negara dan kasir negara. Ia menilai bahwa standar internasional seperti COSO, INTOSAI, dan OECD telah mengamanatkan pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi pencatatan operasional.
Menurut Rinto, penyatuan kedua fungsi tersebut dalam satu institusi tanpa lembaga penerimaan independen berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ia berpendapat bahwa kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada posisi memegang uang negara, mencatat transaksi, mengelola anggaran, dan sekaligus mengawasi prosesnya sendiri, sehingga rawan menimbulkan ketidakseimbangan pengawasan.
Ekonomi Melemah Karena Sistem, Bukan Karena Media
Rinto juga berpendapat bahwa pelemahan ekonomi tidak dapat dikaitkan dengan kurangnya kritik dari media. Ia berpendapat bahwa permasalahan utama justru terletak pada sistem fiskal yang belum terpisah secara kelembagaan, sehingga pengawasan dan pengelolaan penerimaan terlalu bertumpu pada satu institusi. Ia mencontohkan bahwa sejumlah negara telah memisahkan lembaga penerimaan dan pembelanjaan untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas fiskal.
Seruan untuk Mengutamakan Reformasi Fiskal
Sebagai penutup, Rinto menegaskan bahwa negara adalah milik rakyat, sementara pemerintah bertindak sebagai pelayan publik yang diberi mandat untuk mengelola keuangan negara. Ia berpendapat bahwa jika pelayan publik memegang kas, mencatat transaksi, dan mengaudit dirinya sendiri, maka bukan hanya ekonomi yang akan terdampak, tetapi juga tingkat kepercayaan publik. Ia menyerukan agar Menteri Keuangan memprioritaskan pembenahan sistem fiskal sebelum mengaitkan masalah ekonomi dengan kritik media.
SUARA UTAMA tetap menyediakan ruang klarifikasi bagi Kementerian Keuangan atas pernyataan serta respons publik yang berkembang.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
