SUARA UTAMA – Jakarta, 28 Juli 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa rekening bank yang tidak digunakan selama tiga bulan atau lebih berisiko diblokir sementara. Rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam periode tertentu ini akan dikategorikan sebagai rekening dorman atau pasif.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya @ppatk_indonesia pada Rabu, 23 Juli 2025, PPATK mengungkap banyak temuan rekening dorman yang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti jual beli rekening dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Untuk melindungi masyarakat dan menjaga sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dorman,” tulis lembaga tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Tujuannya adalah menjaga integritas serta keamanan sistem keuangan nasional.
Rekening dorman adalah rekening biasa baik tabungan, giro, dalam mata uang rupiah atau valuta asing milik perorangan maupun perusahaan yang tidak mengalami transaksi dalam waktu tertentu, tergantung kebijakan masing-masing bank (umumnya antara 3 sampai 12 bulan).
Meskipun diblokir sementara, rekening dorman tetap tercatat sebagai aktif dan dana di dalamnya aman. Pemblokiran ini juga berfungsi sebagai notifikasi kepada pemilik, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening masih terdaftar.
PPATK membuka jalur pengajuan reaktivasi bagi pemilik rekening yang diblokir. Setelah melalui proses peninjauan, rekening dapat kembali digunakan.
Pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan melalui WhatsApp resmi PPATK di nomor 0821-1212-0195.
Sesuai Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU, PPATK memiliki kewenangan meminta lembaga keuangan untuk menghentikan sementara transaksi yang dicurigai terkait tindak pidana. Penghentian ini berlaku maksimal lima hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 15 hari kerja guna melengkapi hasil analisis untuk diserahkan kepada penyidik.
Jika dalam 20 hari tidak ada keberatan, PPATK akan melimpahkan penanganan harta ke penyidik. Bila dalam 30 hari tidak ditemukan pihak yang berhak, pengadilan negeri bisa memutuskan apakah aset tersebut menjadi milik negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Putusan wajib diberikan paling lambat tujuh hari sesuai Pasal 67 ayat (3) UU TPPU.
Terkait kebijakan ini, Praktisi Pajak Eko Wahyu Pramono menyampaikan kekhawatirannya. Ia menilai pemblokiran rekening dorman berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang memiliki banyak rekening untuk berbagai keperluan seperti dana darurat, pendidikan, atau warisan.
“Banyak orang sengaja membiarkan rekening tidak aktif untuk alasan tertentu. Jika langsung diblokir, bisa jadi merepotkan, apalagi jika proses reaktivasi cukup panjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak panik. “Edukasi, transparansi, dan layanan pengaduan yang cepat sangat penting untuk mendampingi kebijakan ini,” tambah Eko.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
