SUARA UTAMA, Subang — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkuat sinergi dalam penataan aset negara dan pelestarian lingkungan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (14/7), yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta kepala daerah dari sejumlah kabupaten/kota, termasuk Bupati Subang Reynaldy Putra Andita.
Rakor ini membahas langkah strategis optimalisasi pemanfaatan aset milik BUMN—seperti lahan Perhutani dan PTPN—untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan kebermanfaatan aset negara secara langsung bagi rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin aset-aset BUMN tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, membuka lapangan kerja, dan membantu menurunkan angka kemiskinan. Itu kunci BUMN sebagai agen pembangunan,” ujar Erick Thohir.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa penataan ruang dan kawasan hutan menjadi bagian dari program nasional untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung komitmen Indonesia terhadap agenda iklim global.
“Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap rehabilitasi lahan hutan. Beliau menginginkan agar pengembalian fungsi hutan dilakukan dengan tanaman yang memiliki daya serap karbon tinggi dan cocok dengan karakteristik ekosistem lokal,” jelasnya.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, dalam forum tersebut menyampaikan progres penataan kawasan Subang Selatan. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Subang telah melakukan pembongkaran terhadap hampir seribu bangunan liar, disertai pemberian kompensasi kepada warga terdampak.
“Kami sedang menata ulang kawasan Subang Selatan secara bertahap. Ini bagian dari kebijakan penataan ruang yang berbasis perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Dukungan penuh dari Pak Gubernur menjadi kunci keberhasilan awal kami,” ujar Kang Rey.
Ia juga menyebut bahwa saat ini Pemkab tengah menjalin koordinasi dengan PTPN untuk penggunaan sebagian lahan sebagai lokasi relokasi pedagang, khususnya di koridor wisata Subang–Ciater–Tangkuban Parahu.
Lebih lanjut, Bupati Subang menyoroti persoalan vila-vila liar di kawasan hutan lindung Ciater yang dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan sumber air panas alami Sariater.
- DPRD Pangkalpinang Beri Dukungan Penuh Kontingen Porprov VII, Targetkan Juara Umum dan Junjung Sportivitas
- Ribuan Atlet Bersaing di Porprov VII Babel 2026, Ajang Pembinaan Prestasi dan Penggerak Ekonomi Daerah
- Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya
“Ada sekitar 300 vila ilegal di kawasan Ciater. Jika tidak segera ditertibkan, ini bisa mengancam kelestarian sumber daya air panas kita. Karena itu, kami mengambil langkah-langkah pemulihan fungsi kawasan hutan lindung,” tegasnya.
Menurut Bupati, seluruh inisiatif ini terintegrasi dengan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang, yang tengah difinalisasi. Fokus utamanya adalah pada pelestarian lingkungan, pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor pariwisata berkelanjutan.
Catatan Jurnalis : Langkah terkoordinasi antara Pemda, Pemprov, dan Kementerian BUMN dalam penataan lahan dan pengembalian fungsi hutan merupakan contoh sinergi antarlembaga yang patut diapresiasi. Implementasinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola ruang dan lingkungan hidup yang baik.
