SUARA UTAMA- Sabtu lalu, (17 Mei 2025), publik dunia maya dikejutkan oleh beredarnya foto dan video pembakaran rumah seorang kepala kampung (Kepala Desa) di Lampung Tengah. Aksi massa ini bukan dilakukan oleh pihak luar, melainkan oleh warga kampungnya sendiri. Saat itu, informasi masih simpang siur. Namun kabar yang mencuat menyebutkan bahwa pemicunya adalah meninggalnya seorang warga setelah terlibat perkelahian dengan kerabat kepala kampung.
Melihat tayangan tersebut, sebagai mantan kepala kampung, naluri saya langsung mengatakan: ini bukan semata soal perkelahian. Dalam budaya masyarakat Indonesia, jabatan kepala kampung biasanya dihormati, bahkan seringkali dibela saat menghadapi masalah. Maka, ketika justru warga yang membakar rumah pemimpinnya sendiri, itu adalah sinyal kuat adanya kekecewaan yang telah lama terpendam.
Saya meyakini peristiwa ini tidak lahir tiba-tiba, melainkan bisa jadi akumulasi dari rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan di tingkat lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ternyata dugaan saya tidak salah, terungkap menurut keterangan pihak kepolisian, insiden ini bermula dari unggahan seorang warga di TikTok yang menuding adanya penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial beras. Unggahan itu viral, lalu memicu kemarahan dari kerabat kepala kampung. Ketegangan pun memuncak dalam sebuah perkelahian yang merenggut nyawa. Amarah warga meledak. Massa membakar rumah kepala kampung beserta kendaraan dan sejumlah fasilitas lainnya.
Ironisnya, saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, ditemukan pula gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di belakang rumah kepala kampung. Puluhan jeriken solar, drum, dan alat penyedot BBM ditemukan di lokasi tersebut. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.
Tragedi yang terjadi di Kampung Gunung Agung, Lampung Tengah ini, mencerminkan dinamika sosial di level pemerintahan terendah—kampung atau desa—yang memperlihatkan betapa rapuhnya relasi antara warga dan aparatur desa ketika rasa keadilan tidak lagi dirasakan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa di sejumlah wilayah, hingga 15% dalam lima tahun terakhir. Beragam faktor menjadi pemicu: dugaan korupsi dana desa, penyalahgunaan bantuan sosial, hingga minimnya transparansi anggaran.
Tentu kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua kepala kampung seperti itu. Namun peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa jabatan di tingkat desa harus dijalankan dengan integritas tinggi. Kepala kampung bukan hanya pemegang jabatan administratif, melainkan juga simbol kepercayaan sosial antara rakyat dan negara. Jika kepercayaan itu runtuh, maka stabilitas sosial pun ikut terguncang.
Karena itu, peristiwa di Lampung Tengah ini harus menjadi bahan refleksi dan koreksi sistemik. Kita tidak cukup hanya menghukum pelaku kekerasan atau pelanggar hukum. Yang lebih penting adalah membenahi sistem pemerintahan desa: memperkuat akuntabilitas, membuka partisipasi warga, dan memastikan jalannya pengawasan baik secara internal maupun eksternal.
Perlu menjadi perhatian bahwa bila warga tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi, media sosial sering menjadi pelarian. Namun saluran ini memiliki sisi gelap—ia bisa menjadi ruang pelampiasan yang cepat membakar emosi kolektif jika tidak dikelola dengan bijak.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2022 bahkan mencatat bahwa 70% warga merasa media sosial adalah satu-satunya tempat mereka bisa menyuarakan ketidakpuasan terhadap aparat desa.
Lampung Tengah telah mengirimkan sinyal bahaya. Jika suara rakyat tak lagi didengar, dan kepercayaan terhadap pemimpin desa menguap, maka keharmonisan sosial bisa runtuh kapan saja. Demokrasi sejati tidak hanya dibangun dari pusat. Ia harus tumbuh kuat dari bawah—dari kampung-kampung tempat rakyat hidup, bersuara, dan berharap.
Penulis : Nafian Faiz: Pegiat Sosial dan Mantan Kepala Kampung
