Bingkai Paradoks Politik Identitas Polarisasi Masyarakat

- Publisher

Selasa, 18 Februari 2025 - 19:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

ilustrasi gambar potres Paradoks Politik identitas

ilustrasi gambar potres Paradoks Politik identitas

Pada saat Pemilu 2024, politik identitas kembali menjadi topik hangat yang menarik perhatian banyak kalangan. Dalam konteks pemilihan umum yang  telah berlangsung pada 14 Februari 2024, isu ini telah memainkan peran penting dalam menentukan arah dukungan politik masyarakat. Politik identitas merujuk pada penggunaan atribut sosial seperti suku, agama, dan kelompok tertentu untuk meraih dukungan pemilih, yang dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Beberapa riset menunjukkan bahwa terdapat dua kubu pandangan menjelang pemilu ini. Kubu pertama memperkirakan akan terjadi “tsunami politik identitas,” di mana isu-isu identitas akan mendominasi kampanye dan diskusi publik. Sebaliknya, kubu kedua berargumen bahwa politik identitas sudah tidak relevan lagi dalam konteks masyarakat yang semakin modern dan pluralis.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  mengingatkan bahwa politik identitas dapat menjadi alat bagi oknum politisi untuk meraih keuntungan, sehingga kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan isu identitas. Dengan lebih dari 200 juta pemilih yang akan terlibat, termasuk generasi muda yang menjadi pemilih pemula, pemilu ini berpotensi menjadi titik balik dalam cara politik identitas dipahami dan diterapkan di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Paradoks Politik identitas dan polarisasi Masyarakat

Secara sosiologis pemaknaan terhadap politik identitas tidak tunggal.

Menurut Kiftiyah (2019), politik identitas adalah cara-cara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena adanya persamaan identitas baik agama, ideologi, ras, etnis, maupun gender. Menurut Dhani (2019) dan Zahrotunnimah (2018), politik identitas adalah sarana politik untuk merebut kekuasaan yang berbasis pada hubungan antara identitas sosial dan politik.

Sementara, menurut Weir (2008), politik identitas merupakan proses yang aktif sekaligus kompleks dalam konteks individu maupun kelompok dengan menggunakan politik melalui serangkaian proses identifikasi, penyatuan, pemaknaan, dan penciptaan narasi baru.

BACA JUGA :  Kepala Suku Besar Meepago Serukan Perlindungan Hutan Adat Papua

Sementara menurut Bowen (2021) merupakan cara yang digunakan untuk memperluas klaim superioritas berbasis identitas. Dalam konteks politik dan demokrasi modern, politik identitas tidak terlepas dari pertautan antara kekuasaan, kepentingan, dan relasi antara mayoritas-minoritas (Machlis,2022) .

Identitas merupakan sebuah terminologi yang memiliki definisi satu untuk beberapa dan beberapa untuk satu (wawancara Syed Farid Alatas, 2022).

Identitas dapat dipahami dalam arti yang luas (jika terkait dengan segala yang ada dalam diri manusia), dan dalam arti yang sempit (sesuatu yang khas dari individu atau kelompok), bahkan identitas dapat berarti tidak berarti apapun (sebab ambiguitas) (Brubaker & Cooper, 2000). Identitas juga Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.4 No.2, Mei 2023  www.journal.kpu.go.id

menurut Castells (2010) dapat menjadi sumber makna dan pengalaman bagi setiap orang, selaras dengan Yates (2015) yang menitikberatkan identitas itu menjadi makna karena terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan antara jiwa, budaya, dan masyarakat kemudian menjadi skema kognitif yang menyediakan kerangka untuk menginterprestasi pengalaman dan menentukan siapa dan akan menjadi apa kita di kemudian hari (Stryker & Burke,2000).ttps://www.researchgate.net/profile/Mansurni-Abadi/ publication/  Politik identitas merujuk pada praktik politik yang menonjolkan identitas kelompok tertentu, baik itu berdasarkan agama, etnis, gender, atau budaya sosial. Sebagai sarana untuk memperoleh dukungan politik.

Dalam konteks pemilu 2024, politik identitas memainkan peran penting dalam menarik simpati kelompok, tertentu. Isu agama, khususnya perbebedaan anara islam dan non islam, identitas etnis seperti jawa, melayu, batak atau suku lainnya sering di jadikan alat untuk memobilitas massa.

Pilpres 2019, isu agama dan identitas etnis sempat mencuat dalam kampanye, yang kemudian memecah opini publik menjadi kubu besar. Pendukung calon yang identitasnya lebih religius dan kelompok yang mengedepankan pluralisme. Kemajuan teknologi dan media sosial turut memperburuk perpecahan ini.

BACA JUGA :  Lapas Bangko Perkuat Sinergi dengan Puskesmas Pematang Kandis, Bahas Pengelolaan Limbah Medis

Narasi berbagai identitas seringkali lebih mudah diterima dan disebar luas, yang memperburuk polarisasi. Kelompok dengan pandangan serupa berkomunikasi lebih intensif, memperkuat pandangan mereka, dan menjauhkan dari sudut pandang yang berbeda.

Polarisasi masyarakat terjadi ketika perbedaan pandangan dan nilai yang ada di tengah masyarakat semakin memperlebar jurang pemisah antara kelompok sosial. Polarisasi ini sering kali dipicu oleh politik identitas, yang memperburuk ketenangan antara berbagai kelompok.

Masyarakat telah semakin terbagi antara pendukung, calon presiden, partai politik, atau isu tertentu, yang masing-masing mewakili kelompok dengan pandangan ideologi yang berbeda. Hal ini bisa menciptakan”dua dunia” yang saling bertentangan, di mana perbedaan pandangan sulit untuk dijembatani.

Ketika politik identitas semakin kental, polarisasi ini bisa berujung pada konflik sosial tingkat masyarakat. Perbedaan keyakinan politik yang berakar pada identitas dapat memicu ketegangan antar kelompok, seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017.

Ketegangan tersebut bukan hanya terjadi di arena politik, tetapi juga merembet ke kehidupan sehari-hari, bahkan mempengaruhi hubungan sosial antar individu.

Pengaruh  terhadap Pelaksanaan Demokrasi ?

1.Mengurangi Kualitas Dialog Politik: Politik identitas cenderung menyempitkan ruang untuk diskusi politik yang sehat dan berbasis substansi.

2.Menghambat Persatuan Sosial: Polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh politik identitas dapat memperburuk keretakan sosial di masyarakat.

3.Memperburuk Polarisasi Partai Politik: Partai politik yang mengandalkan politik identitas cenderung lebih mementingkan pemilih berdasarkan identitas tertentu daripada membangun koalisi berbasis ideologi atau program kebijakan yang lebih luas.

BACA JUGA :  Dinkes Dogiyai Gelar Pelatihan Pengelola Imunisasi

4.Meningkatkan Risiko Konflik Sosial: Polarisasi yang intens dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, terutama ketika isu identitas dipolitisasi secara berlebihan.

5.Menurunkan Partisipasi Politik yang Konstruktif: Ketika masyarakat terbagi tajam oleh politik identitas, orang cenderung lebih memilih untuk berpartisipasi dalam politik berdasarkan loyalitas kelompok daripada berdasarkan pemikiran yang kritis dan substansial terhadap kebijakan publik.

  1. Melemahnya Institusi Demokrasi: Politik identitas yang mendorong polarisasi dapat membuat institusi demokrasi seperti parlemen, lembaga peradilan, dan badan pengawas menjadi kurang efektif.

8.Kesulitan Dalam Pembuatan Kebijakan yang Inklusif: Ketika kebijakan politik lebih difokuskan pada kepentingan identitas kelompok tertentu, kebijakan tersebut mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil.

Solusi dan Upaya Demokrasi ?

Untuk mengeliminasi Pengaruh negatif politik identitas dan polarisasi terhadap demokrasi :

1.Pendidikan politik (Politic education) yang lebih luas untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan berbasis substansi, bukan identitas semata.

2.Penguatan regulasi kampanye yang menanggulangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berbasis identitas.

3.Himbauan dialog antar kelompok yang berbeda untuk membangun pemahaman dan rasa saling menghargai di antara masyarakat.

4.Mendorong politik berbasis kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada politik identitas sempit.

Dengan pendekatan ini, diharapkan demokrasi dapat bertahan dan berkembang dengan cara yang lebih inklusif dan konstruktif.

#PolitikIdentitas  #PolitikIdentitas   #PolitikIdentitas   #PolitikIdentitas

Kesimpulan : Pasca Pemilu 2024 menghadirkan tantangan besar dalam menjaga perbedaan sosial di tengah penggunaan politik identitas yang berpotensi memperparah polarisasi masyarakat. Penting bagi seluruh pihak pemerintah, masyarakat, penyelenggara pemilu, dan media untuk berkolaborasi mendorong praktik politik yang yang sehat dan inklusif. dengan  upaya kolektif, indonesia dapat menjalani proses demokrasi yang adil tanpa mengorbankan persatuan bangsa. https://www.uii.ac.id/)

Penulis : Tonny Rivani

Berita Terkait

Sikap Oknum Kepala SDN Brani Wetan 1 Terbongkar, Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Segera Akan Melakukan Koordinasi 
Warga Resah Mobil Tangki Solar Industri Marak ke Tabir Barat, Dugaan Pasokan untuk PETI Mencuat
Ponpes Muhammadiyah Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus Memperingati Hari Santri 2026
Dugaan Penyelewengan Dana Gizi Rp200 Juta di Puskesmas Simpang Limbur Merangin Disorot, Nama Eks Kapus Fifi Maisari Disebut
Terindikasi Tidak Layak Jadi Kepala SDN Brani Wetan 1, Aktivis Desak Disdikdaya dan Inspektorat Turun Tangan
Pasca Pemberitaan Pabrik PT Sasa Inti Gending Bersihkan Sampah di Area Irigasi, Petani Meminta OPD melakukan Investigasi
Pemkot Pangkal Pinang Serbu Titik Sampah Liar di Bukit Intan: Soroti Dampak Kesehatan hingga Siapkan Opsi Sanksi Tegas
BBM Jenis Pertalite Hilang di Pasaran Pengecer, Pedagang Keliling Sebut Urat Nadi Masyarakat Pegunungan Hilang 
Berita ini 138 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 20:23 WIB

Sikap Oknum Kepala SDN Brani Wetan 1 Terbongkar, Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Segera Akan Melakukan Koordinasi 

Minggu, 25 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Warga Resah Mobil Tangki Solar Industri Marak ke Tabir Barat, Dugaan Pasokan untuk PETI Mencuat

Minggu, 25 Oktober 2026 - 17:17 WIB

Ponpes Muhammadiyah Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus Memperingati Hari Santri 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 - 11:36 WIB

Dugaan Penyelewengan Dana Gizi Rp200 Juta di Puskesmas Simpang Limbur Merangin Disorot, Nama Eks Kapus Fifi Maisari Disebut

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:14 WIB

Terindikasi Tidak Layak Jadi Kepala SDN Brani Wetan 1, Aktivis Desak Disdikdaya dan Inspektorat Turun Tangan

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp