Oleh: Yuli, Aktivis dakwah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat
SUARA UTAMA ID – Akhir-akhir ini masyarakat dihadapkan dengan masalah minyak goreng yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah. Setelah pemerintah mencabut HET dipasaran karena bermaksud menghindari antrian masyarakat yang ingin mendapatkan harga minyak subsidi, tiba-tiba stok minyak goreng melimpah dan tertata rapi di rak-rak minimarket dan super market. Awalnya ibu-ibu merasa senang setelah sekian lama terjadi kelangkaan minyak goreng. Namun, apa yang terjadi kehadiran minyak yang ditunggu oleh masyarakat harganya melambung lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya masyarakat pun kecewa dengan fakta yang terjadi.
Permainan pasar yang dilakukan oleh para kapitalis dan para mafia perdaganganlah yang membuat masyarakat jadi resah bingung dan sengsara. Hal ini terjadi karena lemahnya peran pemerintah dalam melindungi dan mengayomi rakyatnya.
BACA JUGA : Warga HONGKONG Ikuti Pelatihan Dasar Pajak di Lembaga Lembaga AR Learning Center
Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung mengatakan kehadiran mafia karena sepaket dengan implementasi sistem sekuler kapitalistik. Pemberantasan mafia pangan tidak akan mungkin terealisasi apabila konsep pengaturan dan sistem kehidupan masih menggunakan sistem kapitalis dan sekuler justru akan menumbuh suburkan para mafia.
Sistem yang ada saat ini memang mengagungkan kebebasan individu untuk memiliki usaha dan menimbulkan sifat rakus karena ingin mengambil keuntungan yang sebesar besarnya, hingga melemahkan peran negara. Akhirnya swastalah yang menguasai. Dengan demikian kelompok swasta dan korporasi saling bersaing mengambil keuntungan dari pemenuhan kebutuhan rakyat. Bahkan kaum kapitalis ini tidak peduli dengan halal atau haram untuk meraih keuntungan.
BACA JUGA : Selamat atas Penghargaan peringkat 10 besar Master Trainer of AR Learning Center
Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum dinegara ini masih menggunakan konsep tebang pilih bahkan ada yang mau menerima rasuah dari pengusaha, akhirnya rakyatlah yang menjadi korban dari permainan kotor curang dan tidak jujur.
Sesungguhnya Islam mempunyai solusi dalam mengatasi serta menyelesaikan masalah seperti ini. Didalam sistem Islam semua pengaturan urusan pangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemenuhan hajat masyarakat individu per individu harus dilaksanakan sepenuhnya oleh negara, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Mulai dari pengaturan produksi, distribusi dan impor semua dikelola oleh pemerintah. Syariat Islam akan menghalangi proses atau aktifitas terjadinya penumpukan pangan yang kemudian menyebabkan kelangkaan persediaan di masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Sanksi yang ditetapkan didalam sistem Islam mampu menyelesaikan kasus pelanggaran secara cepat tepat dan memberi efek jera. Karena didalam Islam tidak ada tempat bagi praktik kecurangan dalam perdagangan seperti mengurangi timbangan menipu konsumen dan mempermainkan harga. Praktek perdagangan yang terjadi di negara saat ini adalah monopoli pasar dan kartel adalah cara yang diharamkan oleh Islam.
Dalam pelaksanaan aturan dengan sistem Islam aparat negara dan pegawai harus memiliki ketakwaan kepada Allah. Memahami konsep hukum syariat Islam agar menjadi teladan bagi rakyatnya. Pemimpin dan aparat membutuhkan edukasi yang berlandaskan akidah Islam secara kaffah. Kepemimpinan Islam akan memprioritaskan kebutuhan negeri untuk rakyat nya dari pada diekspor, kepemimpinan Islam akan menghapus berbagai kebijakan yang menimbulkan ke mudaratan bagi rakyatnya. Kepemimpinan Islam mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.
Wallahu alam bi showab
