Padang,suarautama.id–
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, mendorong keterbukaan informasi publik terkait realisasi bantuan pembangunan masjid di Kecamatan Pauh yang melibatkan BAZNAS Kota Padang. Menurutnya, keterbukaan data ini penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat.
Temuan di lapangan menunjukkan:
1. Peletakan Batu Pertama Masjid M. Nur Al Maimunis – Kelurahan Piai Tangah
Pada Februari 2025, peliputan lokal melaporkan peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dengan dukungan donatur. Disebutkan pula bahwa bantuan sosial dan bantuan dari BAZNAS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masjid.
2. Bantuan untuk Masjid Al-Jadid Muhammadiyah, Pauh
Media lokal melaporkan adanya bantuan dari Pemko Padang dan dukungan program yang bersinergi dengan BAZNAS. Namun, angka spesifik kontribusi BAZNAS tidak dirinci secara terbuka.
3. Skala Program BAZNAS Kota Padang
Situs resmi BAZNAS Kota Padang mencatat program Ramadan 2025 dengan alokasi sekitar Rp 4,5 miliar disalurkan melalui ±1.600 masjid/musala se-Kota Padang. Hal ini menunjukkan skala distribusi yang besar, tetapi belum ada laporan publik rinci khusus untuk pembangunan masjid di Kecamatan Pauh.
4. Sumber Dana Beragam
Pembangunan masjid di Pauh umumnya didukung oleh kombinasi dana — Pemprov, Pemko, Bank Nagari, BUMD, BAZNAS, serta donatur swasta — tetapi tidak tersedia laporan publik terperinci mengenai porsi kontribusi BAZNAS per proyek.
5. Minimnya Data Terbuka
Hingga kini, belum ada laporan realisasi (nominal) per proyek yang dapat diakses publik. Untuk angka pasti dan bukti pertanggungjawaban, perlu permintaan data resmi melalui PPID atau laporan kinerja tahunan BAZNAS Kota Padang.
Mastilizal Aye menegaskan bahwa DPRD Kota Padang siap memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan data tersebut.
> “Dana umat harus dikelola secara transparan dan profesional. DPRD mendorong BAZNAS membuka laporan realisasi bantuan per masjid, termasuk di Kecamatan Pauh, agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Ini penting untuk mencegah praktik tidak sehat dan memastikan dana benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.
Suarautama.id melalui Kaperwil Sumatera Barat, Ziqro Fernando, turut mendukung seruan ini dengan mengajak masyarakat berperan aktif memantau penyaluran bantuan.
“Transparansi bukan hanya kewajiban lembaga publik, tetapi juga jembatan kepercayaan antara pengelola dana umat dan masyarakat. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada keterbukaan yang jelas,” ujar Ziqro Fernando.
Penulis : Ziqro fernando
Editor : Ziqro fernando
Sumber Berita : Tim-Z
