instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik kepastian hukum pajak

Eko Wahyu Pramono, S.Ak anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sekaligus pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pajak menegaskan pentingnya penerapan prinsip “substance over form” dalam sistem perpajakan nasional. Menurutnya, pajak harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar kewajiban administratif.

Berita Utama

Eko Wahyu Pramono: Pajak Harus Jadi Alat Keadilan, Bukan Sekadar Kewajiban

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:28 WIB

Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:28 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 28 Oktober 2025 — Pajak tidak hanya soal angka dan peraturan, melainkan juga tentang keadilan sosial serta keberpihakan negara kepada…

Ilustrasi hukum perpajakan: palu hakim dan buku Tax Law menggambarkan penegakan sanksi administrasi dan pidana dalam sistem perpajakan Indonesia. (SUARA UTAMA)

Berita Utama

Ne Bis In Idem di Persimpangan: Mengkritisi Tumpang Tindih Sanksi dalam UU KUP

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 3 Oktober 2025 - 14:49 WIB

Jumat, 3 Oktober 2025 - 14:49 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan…

Ilustrasi kesiapan sistem Coretax sebagai wajah baru administrasi pajak.

Berita Utama

DJP Masif Gelar Edukasi Pengisian SPT via Coretax, Praktisi Ingatkan Kesiapan Sistem

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:31 WIB

Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:31 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin intensif menggelar edukasi terkait pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax,…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP menegaskan bahwa pajak harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Menurutnya, menakut-nakuti wajib pajak justru akan menurunkan kepercayaan publik. Kepatuhan akan tumbuh bila ada rasa keadilan serta transparansi dalam penggunaan penerimaan negara.

Bisnis

Yulianto Kiswocahyono: Pajak Butuh Kepastian Hukum, Bukan Tekanan

Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak boleh ditempuh dengan cara menekan…