Sema Banten Serukan Aksi di Kementerian Perhubungan Laut Terkait Penyekrafan Ilegal Kapal Tongkang di Desa Batu Hideung Pandeglang

- Publisher

Selasa, 27 Agustus 2024 - 00:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

SUARA UTAMA, PANDEGLANG – 27 Agustus 2024 – Sentrum Mahasiswa Banten (Sema Banten), melalui Koordinator Wilayah Yudistira dan Hadi Setiawan, mengumumkan bahwa mereka akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan Laut, Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas adanya kegiatan penyekrafan besi kapal tongkang BG. NAUTICA di Rancecet Desa Batu Hideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang yang diduga dilakukan secara ilegal dan melanggar sejumlah peraturan.

Kegiatan penyekrafan ini diduga melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2013. Kasus ini semakin diperparah dengan adanya dugaan transaksi jual beli ilegal antara pihak yang mengklaim sebagai pemilik kapal dengan Perusahaan Salvage Lion Marine. Lebih parah lagi, transaksi ini diduga melibatkan oknum pegawai UPP Kelas III Labuan sebagai mediator, yang seharusnya bertugas menegakkan peraturan dan fungsinya.

BACA JUGA :  Pemkab Dogiyai Serahkan 16 Calon Mahasiswa untuk Kuliah di UNPAR Bandung

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Alih-alih menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, diduga oknum pegawai tersebut malah menjadi bagian dari perdagangan ilegal besi kapal tongkang. Ini jelas-jelas merugikan masyarakat, karena sisa-sisa besi kapal tongkang yang berserakan tidak dibersihkan oleh pemilik kapal atau pihak asuransi dan telah mencemarai pantai di daerah tersebut, padahal itu sudah menjadi kewajiban mereka,” tegas Yudistira, Koordinator Wilayah Sema Banten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadi Setiawan, Koordinator Wilayah lainnya, menambahkan, “Kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap kegiatan salvage dan penyekrafan kapal di wilayah tersebut. Masyarakat menjadi korban atas ketidakbertanggungjawaban para pihak yang terlibat, sementara pemerintah terkesan tutup mata. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.”

Yudistira juga menyoroti bahwa meskipun UPP Labuan telah mengeluarkan **Surat Penetapan Penghentian Penyekrafan** dengan Nomor UM.003/07/04/UPP.LBN-24, tindakan tersebut terkesan hanya formalitas belaka. “Faktanya, kegiatan penyekrafan masih terus berlangsung tanpa adanya tindakan nyata dari pihak UPP Labuan untuk turun langsung ke lapangan dan menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Tidak hanya itu, para oknum yang terlibat dalam penyekrafan ilegal ini pun belum ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

BACA JUGA :  PETI Diduga Milik Toni Beroperasi Siang Malam di Langling, Warga Keluhkan Gangguan Ketenangan

Sema Banten menuntut Kementerian Perhubungan Laut untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini dan memastikan bahwa peraturan yang ada ditegakkan dengan baik. Selain itu, mereka juga mendesak agar sisa-sisa besi kapal yang berserakan segera dibersihkan oleh pemilik kapal atau asuransi sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Aksi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai wilayah di Banten, sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap permasalahan yang merugikan masyarakat.

Penulis : Idgunadi Turtusi

Editor : Idgunadi Turtusi

Sumber Berita: Sema Banten dan penduduk wilayah Desa Batu Hideung

Berita Terkait

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar
Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen
Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP
Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya 
Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
Jokowi Perlihatkan Ijazah SD hingga S1 dalam Persidangan Kasus Polemik Ijazah
Berita ini 346 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 22:22 WIB

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar

Senin, 9 November 2026 - 19:52 WIB

Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen

Senin, 9 November 2026 - 18:31 WIB

Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP

Minggu, 8 November 2026 - 09:51 WIB

Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya 

Sabtu, 7 November 2026 - 10:45 WIB

Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers

Berita Terbaru

FOTO: Suasana Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung (Akhmadi Sumaryanto/SUARA UTAMA)

Nasional

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar

Senin, 9 Nov 2026 - 22:22 WIB

Chat via WhatsApp