SUARA UTAMA,Merangin – Proyek pembangunan ruang Ketrampilan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pinang Merah di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, kembali menuai sorotan tajam. Alih-alih menghadirkan bangunan kokoh bagi anak-anak berkebutuhan khusus, proyek bernilai Rp244.270.883,91 dari APBN tahun anggaran 2025 itu justru diduga dikerjakan asal jadi.
Pantauan di lapangan, pondasi bangunan yang semestinya menjadi penopang utama malah menggunakan batu bata merah—material murah yang lazim dipakai untuk dinding, bukan pondasi. Padahal, standar teknis konstruksi jelas menyebutkan pondasi harus memakai batu kali, batu pecah, atau batu granit agar mampu menahan beban bangunan dalam jangka panjang.
Temuan ini membuat warga geram. Mereka khawatir bangunan sekolah yang menggunakan uang rakyat ini akan cepat rusak dan tidak layak pakai. “Kalau pondasi pakai batu bata, jelas tidak akan tahan lama. Nanti baru beberapa tahun sudah retak, ambruk, siapa yang rugi? Rakyat lagi yang jadi korban. Ini jelas-jelas menghambur-hamburkan uang negara,” tegas seorang warga setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, ketika dikonfirmasi, Kepala SLBN Pinang Merah, Nelly, bukannya mengakui kelemahan proyek, melainkan justru berkelit dengan alasan Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Sudah sesuai RAB. Tidak ada pekerjaan saya yang tidak sesuai RAB. Iya batu bata benar, karena di RAB tidak ada menggunakan batu mangga. Tidak mungkin saya merubah yang telah ada di RAB dan RAB itu pun sudah di-ACC pusat,” ujarnya enteng melalui pesan WhatsApp.
Jawaban tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah mungkin sebuah RAB proyek negara bernilai hampir Rp250 juta justru melegalkan pondasi dari batu bata? Jika benar demikian, berarti ada yang keliru dalam sistem verifikasi dan pengawasan anggaran di pusat.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan hingga Dinas PUPR, segera turun tangan mengaudit proyek ini. Bukan hanya untuk memastikan mutu bangunan, tetapi juga untuk menelusuri potensi penyalahgunaan anggaran. “Kalau dibiarkan, bangunan ini hanya akan jadi monumen pemborosan. Uang rakyat habis, anak-anak penyandang disabilitas yang seharusnya terbantu malah dikecewakan,” pungkas warga.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
