Perpisahan Sri Mulyani, Publik Soroti Kebijakan Tukin 300%

- Penulis

Kamis, 11 September 2025 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sri Mulyani Indrawati didampingi suaminya, Tonny Sumartono, meninggalkan Gedung Kementerian Keuangan usai serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (9/9/2025). Momen perpisahan berlangsung haru dan dihadiri ratusan pegawai Kemenkeu.

Sri Mulyani Indrawati didampingi suaminya, Tonny Sumartono, meninggalkan Gedung Kementerian Keuangan usai serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (9/9/2025). Momen perpisahan berlangsung haru dan dihadiri ratusan pegawai Kemenkeu.

SUARA UTAMA – Jakarta, 11 September 2025 — Momen perpisahan Sri Mulyani Indrawati dari Kementerian Keuangan pada Selasa (9/9) berlangsung penuh haru. Usai serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, Sri Mulyani dilepas ratusan pegawai dengan suasana emosional. Lagu “Bahasa Kalbu” yang dinyanyikan bersama menambah hangatnya acara tersebut.

Sri Mulyani, yang telah menjabat selama 13 tahun di tiga periode pemerintahan, beberapa kali tampak menahan air mata. Ia didampingi suaminya, Tonny Sumartono, saat meninggalkan gedung Kemenkeu. Para pegawai mengantar hingga gerbang, memberikan salam perpisahan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya.

Kebijakan Tukin yang Menjadi Perhatian

Di balik momen tersebut, perhatian publik juga tertuju pada salah satu kebijakan penting yang dibuat Sri Mulyani, yakni kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenkeu hingga mendekati 300%. Keputusan itu dipilih dari tiga skenario kenaikan yang diajukan pejabat Kemenkeu. Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan motivasi kerja dan mencegah pegawai mencari keuntungan di luar aturan.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Perpisahan Sri Mulyani, Publik Soroti Kebijakan Tukin 300% Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, pernah mengungkapkan bahwa Sri Mulyani memilih angka tertinggi dibanding opsi lain yang lebih moderat. Pertimbangannya, pegawai yang bekerja dengan kondisi kesejahteraan memadai diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme.

BACA JUGA :  Di Balik Sindiran "Jurnalis Mingkem": Sorotan Mengarah ke Sistem Fiskal Pemerintah

Kritik dan Tanggapan

Meski demikian, kebijakan ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menilai kenaikan hingga 300% terlalu besar dan tidak sepenuhnya menjawab persoalan reformasi birokrasi.

“Bagaimana mungkin kenaikan sebesar itu dibenarkan, sementara masih ada oknum pegawai pajak yang melanggar prosedur pemeriksaan dan menekan wajib pajak?” ujarnya. IWPI menilai peningkatan kesejahteraan harus diiringi pengawasan serta penegakan disiplin yang konsisten agar tujuan reformasi benar-benar tercapai.

Ujian Integritas

Pesan terakhir Sri Mulyani kepada jajarannya adalah menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan negara. Namun, publik kini menaruh harapan sekaligus pertanyaan: apakah kenaikan kesejahteraan yang begitu tinggi benar-benar sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola yang bersih dan adil?

Momen perpisahan yang emosional itu dengan demikian bukan hanya menutup babak panjang kepemimpinan Sri Mulyani, tetapi juga membuka ujian baru bagi Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 
Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 
Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe
Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif
Dakwah Dan Aktivitas Amar Ma’ruf Nahi Munkar  
Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia
Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas
Pakopak Menduga Prematur, Perihal Rotasi/Mutasi Pegawai PDAM Tirta Argapura Saat Seleksi Direktur Berlangsung 
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:21 WIB

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:08 WIB

Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 

Jumat, 5 Desember 2025 - 12:32 WIB

Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe

Jumat, 5 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Kamis, 4 Desember 2025 - 14:37 WIB

Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas

Kamis, 4 Desember 2025 - 11:03 WIB

Pakopak Menduga Prematur, Perihal Rotasi/Mutasi Pegawai PDAM Tirta Argapura Saat Seleksi Direktur Berlangsung 

Kamis, 4 Desember 2025 - 10:54 WIB

Memanas, Pakopak Akan Mengambil Jalur Hukum, Oknum Debt Collector Bank BRI Unit Klenang Bertugas di Hari Libur

Berita Terbaru